Ganjar Disebut Sebagai Jokowi 3.0, Apa Maksudnya?

DEMOCRAZY.ID - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut bahwa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merupakan versi 3.0 dari Presiden Joko Widodo.

Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sunarsip menggelari Ganjar sebagai versi 3.0 Jokowi, karena Ganjar akan mengoptimalkan berbagai kebijakan baik yang telah diciptakan Jokowi selama dua periode menjadi presiden.

"Makanya saya bilang kalau boleh dibilang kalau Pak Jokowi itu meletakkan dasar dasarnya, kalau Pak Ganjar itu adalah Jokowi 3.0," kata Sunarsip dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Jumat (5/1/2023).

Sunarsip mengatakan, berbagai infrastruktur yang telah dibangun Jokowi selama 10 tahun ini, ia pastikan akan dimonetisasi Ganjar. 

Artinya, akan dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memberi dampak para percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Makanya itu yang saya katakan kita punya visi ke depan mengoptimalkan infrastruktur, mengoptimalkan landasan struktural ini, sudah disiapin ini. Bahasa saya itu monetisasi infrastruktur, ini time-nya, artinya waktunya ke depan itu," tegas Sunarsip.

Ia pun menyangkal pemberitaan yang mengungkapkan bahwa berbagai infrastruktur Jokowi tak memberi dampak pada ekonomi. 

Menurutnya, informasi itu salah karena infrastruktur memberi dampak ke ekonomi dalam jangka panjang.

Terlebih, dia melanjutkan, berbagai kebijakan selama pemerintahan Jokowi terbukti mampu menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di level 5% saat perekonomian global melemah. 

Maka, dia optimistis, ketika situasi global sudah kondusif pada 2025, pertumbuhan ekonomi bisa melompat tumbuh ke 7%.

"Karena kita memang mau nge-gas pol itu, kita mau menggerakkan itu, nanti ditambah lagi dengan profile Pak Mahfud Md yang ya kita semua tahu beliau itu adalah anticorruption, fokus di clean government, dan itu jadi nanti yang akan nanti bisa menjadi banyak dibutuhkan untuk pengembangan investasi tadi karena kita itu butuh reputasi," ucapnya.

Terkait pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah anggaran negara yang dibelanjakan untuk infrastruktur dari 2014 hingga 2022 sebesar Rp 2.778 triliun.

Anggaran itu telah terkucur untuk pembangunan jalan tol dari 2014 beroperasi 802 km menjadi 2.687 km pada 2022. 

Lalu, jumlah panjang jalan umum juga bertambah dari 517,75 ribu km pasa 2014 menjadi 549,16 ribu km 2022.

Selain tol dan jalan umum, ada sejumlah infrastruktur lain yang getol dibangun Jokowi di antaranya pembangkit listrik dari 53 GW pada 2014 menjadi 81,20 GW pada 2022, serta bendungan dari kapasitas 6,39 miliar M3 menjadi 16,96 miliar M3.

Ada juga Bandar Udara (Bandara), dari 237 bandara pada 2014 menjadi 287 bandara pada 2022. 

Terakhir ada Pelabuhan dari 1.655 pelabuhan pada 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada 2022.

Khusus 2023, total anggaran infrastruktur yang telah dibelanjakan mencapai Rp 455,8 triliun. Total belanja infrastruktur pada 2023 itu digunakan untuk berbagai keperluan. 

Di antaranya ialah untuk membangun 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, dan 140.593 unit rumah swadaya, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah.

Lalu, untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) kapasitas 1.226 liter per detik, bendungan baru 7 unit dan lanjutan 18 unit, jaringan irigasi baru 3.455 ha dan rehab jaringan irigasi 74.569 ha.

Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan air limbah 12.400 kk dan pengelolaan sampah 19.800 kk, dan melalui transfer ke daerah untuk penyelenggaraan SPAM sebanyak 261.056 unit, SPAM jaringan perpipaan kapasitas 7.174 liter per detik, dan pemasangan 166.254 sambungan rumah air minum.

Untuk jalanan sendiri, Jokowi menggunakan anggaran infrastruktur itu menyelesaikan pembangunan 500 lebih jalan, termasuk jalan tol. 

Terdiri dari jalan baru 377,5 km dan jalan tol 217,7 km. Sedangkan flyover atau underpass 1.260 m.

Penanganan jalan yang melalui transfer ke daerah pada 2023 telah dicairkan untuk 6.260 km dan jembatan 775 m. 

Melalui pembiayaan, anggaran itu untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I 972 km dan tahap II 299 km.

Jokowi juga menggunakan anggaran infrastruktur itu untuk membangun jembatan baru dengan total 5.956 m, hingga pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 m melalui transfer ke daerah.

Ia juga membangun dan mengembangkan bandara di 114 lokasi, dan pembangunan serta pengembangan pelabuhan di 47 lokasi maupun pelabuhan penyeberangan 44 lokasi. 

Dukungan lahan PSN melalui pembiayaan oleh LMAN untuk termasuk di dalamnya untuk proyek jalan tol, pelabuhan, kereta api, bendungan, irigasi, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Selain itu, Jokowi juga mengucurkan dana senilai Rp 14,5 triliun pada 2023 untuk merealisasikan kebijakannya dalam menangani masalah jalanan di daerah yang sempat viral karena banyak rusak pada tahun lalu. 

Anggaran itu cair setelah ia menerbitkan Inpres Jalan Daerah 2023 untuk 32 provinsi, 235 kabupaten, dan 24 kota.

Sumber: CNBC