DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, mengkritik keras Mahkamah Konstitusi (MK) terkait manuver penunjukan kepala daerah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Harymurti menyebut MK telah menyimpang dari konstitusi dan menjadi lembaga pembuat undang-undang. Harymurti mengatakan, MK seharusnya hanya menjadi lembaga yang memeriksa dan memutuskan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Namun, dalam beberapa kasus, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat undang-undang. Salah satu contohnya adalah kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Menurut Harymurti, MK telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan mengabulkan gugatan Gibran. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal calon kepala daerah adalah 40 tahun. Namun, MK mengabulkan gugatan Gibran dengan alasan bahwa Gibran memiliki pengala
DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, mengkritik keras Mahkamah Konstitusi (MK) terkait manuver penunjukan kepala daerah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Harymurti menyebut MK telah menyimpang dari konstitusi dan menjadi lembaga pembuat undang-undang. Harymurti mengatakan, MK seharusnya hanya menjadi lembaga yang memeriksa dan memutuskan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Namun, dalam beberapa kasus, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat undang-undang. Salah satu contohnya adalah kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Menurut Harymurti, MK telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan mengabulkan gugatan Gibran. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal calon kepala daerah adalah 40 tahun. Namun, MK mengabulkan gugatan Gibran dengan alasan bahwa Gibran memiliki pengala