DEMOCRAZY.ID - Waketum Gerindra Fadli Zon menuding Anies Baswedan melecehkan TNI atas penilaian yang dibuatnya kepada kinerja Kementerian Pertahanan RI saat debat ketiga Capres 2024.
Diketahui, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto, yang juga capres nomor urut 2.
"Kalau menurut saya dia melecehkan dirinya sendiri, melecehkan TNI kita, melecehkan keluarga TNI kita seolah olah-oleh memang itu tanggung jawab dia," kata Fadli dalam Adu Perspektif spesial debat Pilpres 2024 yang diselenggarakan detikcom dan Total Politik di gedung Kemenpora, Minggu (7/1/2024).
Fadli menyebut Anies mencari-cari kelemahan lawan dalam debat tersebut. Namun, penilaian Anies untuk kinerja Kemenhan era Prabowo ini sebagai blunder.
"Jadi jangan hanya gara-gara debat pilpres berusaha mencari kelemahan titik lawan, tapi kemudian akhirnya melecehkan pertahanan kita sendiri dengan keadaan kita yang sekarang, itu akan merugikan, nggak akan dipilih itu oleh keluarga besar TNI," ucap Fadli.
Fadli Zon Cerita Usulkan Anies Cagub DKI 2017: Materainya Pakai Ludah Saya
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak pernah menjatuhkan seseorang untuk kepentingannya, termasuk saat debat capres perdana.
Fadli Zon lantas menyinggung cerita Partai Gerindra yang mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI 2017.
"Prabowo tak pernah menyerang atau menjatuhkan orang di depan publik, meskipun terhadap orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, atau mengecewakannya. Mungkin mudah bagi kita untuk menahan diri, karena kita tak pernah disakiti, dikhianati, atau dikecewakan," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).
Fadli mengatakan di debat pertama, Prabowo tak menonjolkan keegoisannya. Fadli menyentil pihak yang mengatakan jika Prabowo tak tahan untuk menjadi oposisi.
"Kalau ada yang bilang tak tahan beroposisi, cobalah bangun partai atau masuk dalam partai politik. Perjuangan politik seringkali tak mudah, tak hitam putih. Ada kalanya harus mundur selangkah, untuk maju seribu langkah. Ada kalanya, perjuangan berliku itu panjang untuk mencapai tujuan," ungkap Fadli.
"Demi persatuan nasional, Prabowo bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dengan semangat rekonsiliasi nasional. Kalau ada yang bilang tak tahan beroposisi, cobalah bangun partai atau masuk dalam partai politik. Perjuangan politik seringkali tak mudah, tak hitam putih. Ada kalanya harus mundur selangkah, untuk maju seribu langkah. Ada kalanya, perjuangan berliku itu panjang untuk mencapai tujuan," sambungnya.
Ia menyebut Prabowo satu-satunya tokoh yang merangkul orang lain untuk kepentingan orang lebih banyak.
Fadli bercerita saat Prabowo mengusung dan membiayai Anies Baswedan untuk Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Pada Pilpres 2014, misalnya, Anies Baswedan sering menyindir dan menyerang Prabowo. Namun, Prabowo tak pernah memasukkan serangan-serangan itu ke dalam hati. Terbukti, untuk menghentikan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Prabowo telah mengorbitkan dan membiayai Anies jadi gubernur," ungkap Fadli.
Fadli mengaku menjadi orang pertama yang mengusulkan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Fadli menyebut dirinya adalah saksi 'perjanjian politik' antara Sandiaga, Anies dan Prabowo.
"Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU. Saya pula yang menulis 'perjanjian politik' Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS)," ucap Anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran ini.
Fadli Zon menyebut dirinya menjadi saksi dalam peristiwa politik itu. Bahkan, katanya, Prabowo menginstruksikan langsung seluruh anggota Gerindra untuk berkontribusi lewat pemotongan gaji.
"Selain dengan tulisan tangan, materainya pun darurat pakai ludah saya. Saya menjadi saksi dan pelaku peristiwa itu. Prabowo berjiwa besar mendukung Anies maju sebagai gubernur DKI. Prabowo bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi hingga anggota DPRD kabupaten/kota Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana (pemotongan gaji) dan hadir ke Jakarta sebagai tim pemenangan di setiap kelurahan di DKI Jakarta," ucap Fadli.
"Di zaman simulakra seperti sekarang ini, di mana realitas palsu mudah sekali diciptakan dan disebarluaskan, kita membutuhkan pemimpin autentik dan bukan pesolek. Kita butuh pemimpin berkarakter, yang sudah selesai dengan dirinya, bukan petugas partai, bukan pula ronin," pungkasnya.
Sumber: CNBC