DEMOCRAZY.ID - Para Pembelajar dan Pegiat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang bergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) ikut buka suara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tak ada larangan bagi presiden berkampanye. Pernyataan Jokowi itu dilontarkan saat ia menjawab pertanyaan soal menteri yang ikut berkampanye. "Pernyataan [Jokowi] ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan presiden sebelumnya yang menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral. Perubahan sikap ini membuktikan dengan semakin jelas betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilihan umum," tulis CALS dalam keterangannya, Kamis (25/1). Menurut mereka, memang tak mudah bagi Jokowi untuk bersikap netral saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Padahal, jika berpihak, pejabat negara seperti presiden, menteri, hingga kepala daerah bisa melanggar prinsip keadilan pemilu seperti y
DEMOCRAZY.ID - Para Pembelajar dan Pegiat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang bergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) ikut buka suara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tak ada larangan bagi presiden berkampanye. Pernyataan Jokowi itu dilontarkan saat ia menjawab pertanyaan soal menteri yang ikut berkampanye. "Pernyataan [Jokowi] ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan presiden sebelumnya yang menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral. Perubahan sikap ini membuktikan dengan semakin jelas betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilihan umum," tulis CALS dalam keterangannya, Kamis (25/1). Menurut mereka, memang tak mudah bagi Jokowi untuk bersikap netral saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Padahal, jika berpihak, pejabat negara seperti presiden, menteri, hingga kepala daerah bisa melanggar prinsip keadilan pemilu seperti y