Buku Hitam Prabowo, Aktivis Ini Ungkit Bobroknya Aktivis 98 Gabung ke Lingkaran Pelanggar HAM

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah Aktivis 98, Aktivis Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus dan Pemuda Kota Bekasi membedah Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto.

Buku yang mengurai Sejarah Kelam Reformasi 1998 dinilai akan menjadi ancaman demokrasi Indonesia bila nantinya Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.

Pegiat HAM dan sosial politik sekaligus aktivis, Irwan Suhanto mengatakan negara ini akan menghargai kemanusian dan menghargai demokrasi selama kembali mengadili dan pelaku pelanggar HAM.

"Selama pelanggar HAM seperti Prabowo dan kawan-kawan ini belum diadili secara hukum saya pikir Prabowo belum layak untuk mencalonkan diri sebagai presiden di bangsa ini," kata Irwan, Selasa (9/1/2024).

Irwan menuturkan, selama pelanggar HAM berat belum diadili maka selama itu juga masyarakat akan terus mendesak pertanggungjawaban negara untuk memproses para pelanggar HAM.

Bahkan, lanjut Irwan, beberapa aktivis 98 di lingkaran Prabowo pada hari ini seperti Budiman dan kawan-kawan begitu tega menjual prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai kemanusian di tengah penculikan terhadap aktivis 98 yang belum terungkap hingga hari ini.

"Saya menantang Prabowo untuk menemui massa aksi Kamisan ke 801 di depan Istana Negara besok. Agar clear sejauh mana keterlibatan Prabowo pada penculikan aktivis 98 dan kerusuhan Mei 1998," jelas Irwan.

"Budiman dan kawan-kawan begitu tega menjual prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai kemanusian," tuturnya lagi.

Hasnu Ibrahim selaku pegiat Pemilu dan demokrasi mengatakan, Buya Azwar telah berhasil mengingatkan dirinya sebagai pegiat Pemilu dan demokrasi yang lahir pasca Reformasi.

Di mana pada saat Orde Baru, Rezim Soeharto terjadi berbagai kerusuhan, seperti penculikan aktivis, kerusahanan Mei 1998, tragedi berdarah, upaya kudeta terhadap Presiden BJ Habibie, hingga tragedi berdarah di Timor-Timur dan Papua.

"Terungkap secara jelas dalam Buku Hitam Prabowo Subianto ini dimana diduga kuat aktor sentralnnya adalah Prabowo Subianto," tuturnya.

Karena itu, kata Hasnu, hingga saat ini publik tentu bertanya-tanya, mengapa Prabowo hingga kini belum diadili.

Hasnu juga menuturkan, saatnya persatuan rakyat dibutuhkan dalam suksesi kepemimpinan politik nasional untuk menjegal agar pelanggar HAM tidak berkuasa.

"Mari menjegal agar pelanggar HAM tidak berkuasa," tuturnya.

Sementara itu, Akademisi Politik dan Hukum Hasanuddin menyampaikan, situasi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam 9 tahun terakhir mengalami penurunan amat sangat drastis.

Hal ini, kata Hasanuddin, tentu berkorelasi dengan ruang kebebasan sipil yang kian tersumbat oleh hegemoni kekuasaan dan pengabaian Jokowi dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang diduga melibatkan Prabowo Subianto.

Bahkan, lanjutnya Hasanuddin, kasus-kasus pelanggaran HAM Berat ini belum kunjung tuntas dan diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat oleh Negara.

"Empat pilar negara hukum ini ambruk dan dirusak oleh syahwat kekuasaan demi melestarikan kekuasaan didapur keluarga, anak, mantu, kolega dan parahnya berkompromi dengan pelaku pelanggar HAM Berat," jelas Hasanuddin.

Diketahui, Buku Hitam Prabowo Subianto, Sejarah Kelam Reformasi yang ditulis oleh aktivis 98 Azwar Furgudyama dan buku tersebut telah dilaunching bertepatan dengan Hari HAM Internasional di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023.

Terdiri dari tujuh bab, bagian awal buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan kudeta terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

Penulis buku, Azwar mengatakan buku ini menjadi pengingat penting bahwa Prabowo yang kini menjadi salah satu calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, memiliki jejak hitam dalam pelanggaran HAM.

“Kita tidak bisa mengabaikan jejak masa lalunya, untuk bisa lebih jelas menilai apakah ia layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak. Kita tidak boleh hanya terpukau dengan tampilan artifisial, seperti narasi 'gemoy', yang ramai belakangan dalam rangka merebut hati pemilih,” tegas Azwar.

Sumber: PojokSatu