Bawaslu Tuban Soal Helikopter Anies Tak Boleh Mendarat: Tak Ada Surat Landing

DEMOCRAZY.ID - Bawaslu Tuban buka suara soal capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang helikopternya dilarang mendarat di Kabupaten Tuban. 

Hal itu terjadi dalam rangkaian kampanyenya di Jawa Timur pada 29-30 Desember 2023.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, M Arifin mengatakan, pihaknya sejauh ini tidak tahu dan tidak menerima surat pemberitahuan pendaratan Anies maupun paslon capres-cawapres lainnya di wilayahnya.

"Nah di Kabupaten Tuban, berdasarkan hasil pengawasan baik itu upaya pencegahan dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Pak Kapolres tadi menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada surat masuk terkait dengan jadwal landing di Tuban dari paslon AMIN atau paslon lain juga belum ada," kata Arifin, Kamis (4/1).

Arifin menyampaikan, tidak ada larangan khusus terkait siapa pun yang ingin mendarat di tempat yang sudah diizinkan. Asal semua sesuai prosedur. 

"Pada prinsipnya kalau di kepolisian memang harus netral BUMN, TNI, Bawaslu, KPU, semua harus netral. Dalam artian ketika ada satu paslon yang mau landing di Tuban dan ada jadwalnya landing malah kami mempersiapkan. Kalau 1 boleh, 2 juga harus boleh, 3 juga harus boleh," ucapnya.

"Tapi kalau memang itu ada prosedur dari penanggungjawab tempat yang punya fasilitas untuk landing maka ketika prasyaratannya cukup dan terpenuhi maka silakan, kalau memang itu boleh," tegas dia. 

Arifin menambahkan, yang ia ketahui, jadwal kampanye Anies ke Kabupaten Tuban terjadi setelah dari Lamongan dan Gresik. Semestinya, Anies mendarat di antara dua kota tersebut.

"Yang sudah kemarin, beberapa hari lalu, tapi itu kan rangkaian kegiatan, Tuban itu juga tak pikir setelah Lamongan dan Gresik. Misalkan mau landing kan ya juga Gresik atau daerah di luar Tuban, nyatanya ya di Tuban yang terakhir setelah Lamongan dan Gresik," tandasnya.

Sebelumnya, pasangan Anies, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menceritakan kegundahan ini. 

"Kemarin saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan kepada Semen Indonesia enggak berani ngizinin, kita pinjam halaman Polsek Polres enggak diizinin," tuturnya.

"Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas milik negara terbuka untuk sekadar pendaratan. Sehingga proses kampanye berjalan sukses. Kalau enggak bisa mendarat, jauh letaknya, ya akhirnya suksesnya kampanye terganggu," tambahnya.

Sumber: Kumparan