DEMOCRAZY.ID - BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti netralitas para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebagai pejabat negara, menteri diingatkan untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ketua Bawaslu RI mengingatkan, menteri adalah pejabat negara. Jika ingin terlibat dalam kampanye, Bagja menyebut para menteri harus mengajukan izin cuti. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa menteri aktif saat ini, Bagja menyebut pihaknya masih harus memastikan apakah kegiatan yang dilakukan terkategori kampanye. "Alat buktinya sampai atau tidak? Ngajak pilih yang bersangkutan (capres-cawapres) atau tidak? Kalau sudah mengajak memilih yang bersangkutan, menurut Undang-Undang 7 (tentang Pemilu), itu tidak diperkenankan," kata Bagja di Jakarta, Rabu (17/1). Ia menegaskan, sebagai pejabat negara, para menteri tid
DEMOCRAZY.ID - BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti netralitas para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebagai pejabat negara, menteri diingatkan untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ketua Bawaslu RI mengingatkan, menteri adalah pejabat negara. Jika ingin terlibat dalam kampanye, Bagja menyebut para menteri harus mengajukan izin cuti. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa menteri aktif saat ini, Bagja menyebut pihaknya masih harus memastikan apakah kegiatan yang dilakukan terkategori kampanye. "Alat buktinya sampai atau tidak? Ngajak pilih yang bersangkutan (capres-cawapres) atau tidak? Kalau sudah mengajak memilih yang bersangkutan, menurut Undang-Undang 7 (tentang Pemilu), itu tidak diperkenankan," kata Bagja di Jakarta, Rabu (17/1). Ia menegaskan, sebagai pejabat negara, para menteri tid