DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, pernyataan tersebut belum cukup bukti yang menunjukkan adanya upaya mengarahkan ke salah satu calon dan bisa masuk dalam dugaan pelanggaran pemilu. "Pelanggaran hukum? Enggak. Belum cukup kuat," katanya kepada wartawan saat di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jakarta, Jumat (26/1). Ia menyebut, pernyataan Jokowi tersebut memang mengutip Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang dimaksud itu berbunyi sebagai berikut: (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. "
DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, pernyataan tersebut belum cukup bukti yang menunjukkan adanya upaya mengarahkan ke salah satu calon dan bisa masuk dalam dugaan pelanggaran pemilu. "Pelanggaran hukum? Enggak. Belum cukup kuat," katanya kepada wartawan saat di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jakarta, Jumat (26/1). Ia menyebut, pernyataan Jokowi tersebut memang mengutip Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang dimaksud itu berbunyi sebagai berikut: (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. "