DEMOCRAZY.ID - Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet, menilai revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berpotensi merusak ekonomi dan demokrasi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Novel Baswedan, Kamis 11 Januari 2025 Damar mengatakan, revisi UU ITE yang saat ini tengah dibahas oleh DPR berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap ekonomi, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas. "Revisi UU ITE ini berpotensi merusak ekonomi, karena membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas," kata Damar. Damar juga menilai, revisi UU ITE berpotensi digunakan untuk mengintimidasi dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Hal ini dapat berdampak negatif ter
Bahaya Mendekat! Direktur SAFENet Beberkan Potensi Rusaknya Kebebasan Berpendapat Oleh Revisi UU ITE
Januari 11, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet, menilai revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berpotensi merusak ekonomi dan demokrasi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Novel Baswedan, Kamis 11 Januari 2025 Damar mengatakan, revisi UU ITE yang saat ini tengah dibahas oleh DPR berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap ekonomi, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas. "Revisi UU ITE ini berpotensi merusak ekonomi, karena membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas," kata Damar. Damar juga menilai, revisi UU ITE berpotensi digunakan untuk mengintimidasi dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Hal ini dapat berdampak negatif ter