Bahaya Dinasti Politik, Aktivis 98 Sahat Simatupang Beri Contoh Negara Filipina

DEMOCRAZY.ID - Berbagai kalangan mempersoalkan dinasti politik yang dituduhkan kepada keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Gibran dianggap melanggengkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia memenuhi syarat sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Persoalan dinasti politik kembali mencuat.

Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mencontohkan bahaya dinasti politik. 

Apalagi jika di dalamnya terdapat persekongkolan politik seperti yang terjadi di Negara Filipina.

"Jika kita ikuti perkembangan politik di Filipina saat ini, mantan Presiden Rodrigo Duterte terang-terangan menyuruh Presiden Bongbong Marcos Jr anak mantan diktator Presiden Ferdinand Marcos untuk mundur dan digantikan anaknya yang Wakil Presiden Sara Duterte-Carpio," kata Sahat Simatupang saat diwawancarai perihal bahaya dinasti politik, Selasa (30/1/2024).

Majunya Sara Duterte sebagai cawapres Filipina mendampingi Bongbong Ferdinand Marcos Jr, kata Sahat, adalah bentuk dinasti politik dan hasil cawe-cawe Presiden Rodrigo Duterte saat masih menjabat Presiden Filipina.

Duterte diakhir masa jabatannya sebagai presiden, ujar Sahat, berusaha maju kembali meski konstitusi Filipina menegaskan masa jabatan presiden hanya enam tahun dan tak boleh dipilih kembali untuk periode kedua.

"Di Indonesia presiden boleh dipilih dua kali periode. Di Filipina Presiden Duterte malah ingin memperpanjang masa jabatannya dengan maju sebagai calon wakil presiden. Namun ide gila itu gagal. Cawe-cawe akhirnya memajukan anaknya sebagai calon wakil presiden Filipina berpasangan dengan anak mantan penguasa diktator Filipina Ferdinand Marcos," ungkapnya.

Namun dua tahun setelah kemenangan Bongbong Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte-Carpio, dinasti politik dan hasil cawe-cawe Presiden Rodrigo Duterte mulai pecah.

"Filipina saat ini dilanda konflik terbuka antara mantan Presiden Rodrigo Duterte dengan Presiden saat ini Bongbong Marcos Jr. Bahkan anak laki-laki Duterte yang tak lain pengganti Sara Duterte sebagai Wali Kota Davao yakni Sebastian Duterte mengkritik dan menyuruh Presiden Bongbong Marcos mundur," cetus Sahat.

"Begitulah bahayanya dinasti politik apalagi didasari pada persekongkolan politik dan ambisi perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan Rodrigo Duterte sempat rela menjadi cawapres Filipina dari sebelumnya Presiden, demi kekuasaan. Saya mengajak Indonesia belajar dari konflik di Filipina saat ini dampak dinasti politik." tukas Sahat.

Tuntut Aparat Netral 

Masyarakat kota Medan dan sekitarnya yang menamakan diri tergabung dalam Forum Rakyat menggelar deklarasi rakyat lawan kecurangan Pilpres 2024 di depan Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso, Medan.

Deklarasi yang dihadiri ratusan orang ini merupakan reaksi dari masyarakat atas adanya kekhawatiran dan indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024. 

Sikap ini ditempuh setelah adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan "presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye".

"Deklarasi ini untuk menolak pemilihan umum, pemilihan presiden yang berindikasi curang dan seharusnya Polisi penegak hukum bangga dan mendukung," kata Sahat Simatupang selaku koordinator Forum Rakyat, Jumat siang, 26 Januari 2024.

Kepada masyarakat yang hadir, Sahat mengatakan, sejatinya Pemilu menjadi momentum untuk menentukan masa depan bangsa selama 5 tahun ke depan dan seterusnya.

"Pastikan tidak ada seorang pun di antara kita dan keluarga kita yang dipaksa dan diintimidasi untuk memilih partai tertentu, apalagi calon presiden tertentu," tegasnya.

Tidak hanya itu, Sahat juga menyerukan kepada ASN, TNI, Polri bahwa gaji yang mereka peroleh setiap bulannya bukan berasal dari salah satu pasangan calon (Paslon) presiden-wakil presiden, melainkan dari pajak rakyat.

"Kami serukan kepada aparatur sipil yang mendengar, anda-anda digaji oleh APBN atau APBD. Tetapi satu hal yang harus anda pastikan gaji yang anda peroleh setiap bulan itu berasal dari pajak rakyat. Tidak diberikan oleh salah satu paslon presiden," ungkapnya.

Sahat menyebut, aparatur digaji dari APBN dan APBD sehingga sebagai aparatur sipil dan juga aparatur penegak hukum, seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi rakyat yang telah memberikan pajak.

"Oleh karena itu, Anda tidak boleh berpihak oleh salah satu paslon presiden tertentu," tegasnya.

Ia meminta aparatur untuk tetap netral, tidak memihak dan biarkan masyarakat yang menentukan masa depan Indonesia dengan cara memilih capres-cawapres sesuai nuraninya.

"Tugas Anda sebagai penegak hukum sebagai polisi, adalah mengawal, mengamankan agar Pemilu, Pilpres berlangsung dengan aman," ujarnya.

Hal yang sama juga diingatkan Sahat kepada para kepala lingkungan (Kepling) di Medan untuk tetap bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon capres dan cawapres.

"Kami serukan kepada kepala dinas, Anda adalah aparatur sipil negara, Anda adalah orang yang kami hormati, ketika Anda menginjak-injak kebebasan pilihan kami, maka Anda adalah sesungguhnya lawan rakyat," teriak Sahat.

Sumber: Suara