DEMOCRAZY.ID - Pengakuan Prabowo Subianto bahwa sebelum jadi Menteri Pertahanan sudah kuasai hampir 500 ribu hektare lahan HGU, bukan 340 seperti yang diungkap Anies Baswedan dalam debat capres ketiga, memicu sejumlah pertanyaan publik. Sebab, meski calon presiden nomor urut 2 itu mengaku telah menyerahkan lahan yang dikuasainya kepada negara pada 2,5 tahun lalu, dia tak menjelaskan berapa luas lahan yang diserahkan dari total nyaris 500 ribu hektare HGU tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, menilai seharusnya Prabowo bisa menjelaskan berapa luasan lahan yang diserahkan kepada negara dari total 500 ribu hektare lahan HGU. Karena, menurut Arjuna, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah menegaskan bahwa HGU sebagai produk dari kebijakan publik merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat. “Tidak ada alasan bagi siapapun atau Badan Publik apapun untuk menutup informasi HGU. Pasal 11 ayat (1) UU
Akui Kuasai HGU Nyaris 500 Ribu Hektare, GMNI: Prabowo Simbol Oligarki!
Januari 10, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengakuan Prabowo Subianto bahwa sebelum jadi Menteri Pertahanan sudah kuasai hampir 500 ribu hektare lahan HGU, bukan 340 seperti yang diungkap Anies Baswedan dalam debat capres ketiga, memicu sejumlah pertanyaan publik. Sebab, meski calon presiden nomor urut 2 itu mengaku telah menyerahkan lahan yang dikuasainya kepada negara pada 2,5 tahun lalu, dia tak menjelaskan berapa luas lahan yang diserahkan dari total nyaris 500 ribu hektare HGU tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, menilai seharusnya Prabowo bisa menjelaskan berapa luasan lahan yang diserahkan kepada negara dari total 500 ribu hektare lahan HGU. Karena, menurut Arjuna, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah menegaskan bahwa HGU sebagai produk dari kebijakan publik merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat. “Tidak ada alasan bagi siapapun atau Badan Publik apapun untuk menutup informasi HGU. Pasal 11 ayat (1) UU