Aktivis Malari: Jokowi Lebih Berbahaya dari SBY!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih berbahaya dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memimpin jalannya pemerintahan. 

Pasalnya, seburuk-buruknya pemerintahan era SBY, Jokowi justru lebih berbahaya dalam konteks pelemahan demokrasi.  

Hal itu diungkapkan aktivis Malari, Hariman Siregar dalam sambutannya di acara Peringatan 50 Tahun Peristiwa Malari bertajuk “The Last Battle Democracy dan Lawan Politik Dinasti” yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

“SBY itu cuma apa ya, dia tetap seorang Demokrat, walaupun di sini lemah, di situ lemah. Tapi kalau Jokowi ini benar-benar berbahaya,” kata Hariman.

Sebab, kata Hariman, Jokowi terpilih secara demokratis namun belakangan dia justru berperilaku antidemokrasi.

“Ini dia kan terpilih secara demokratis, tapi entah kenapa dia sembilan tahun (berkuasa) dia berubah menjadi tidak demokratis,” sesal Hariman.

Menurut Hariman, ada alasan tertentu yang mengakibatkan Jokowi antidemokrasi belakangan ini.

“Satu, memang jiwanya nggak bener. Kita tidak perlu bicara karena bukan dokter periset jiwa. Kedua adalah sebenarnya kelemahan karena institusi kita, civil society kita lemah. Jadi dia berbuat seenaknya. Begini ini ditaruh sini apa segala macam Golkar ini itu dipindah-pindah,” pungkas Hariman.

Ratusan aktivis dan para tokoh hadir dalam peringatan peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. 

Antara lain aktivis Pro Demokrasi Syahganda Nainggolan, Bursah Zarnubi, aktivis 1998 Ubedilah Badrun, dan ratusan aktivis lintas generasi lainnya.

Ada pula mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, pengamat militer Connie Rahakundini, ekonom Indef Faisal Basri, mantan politikus Nasdem Akbar Faizal, Pendiri Lembaga Suvei PolMark Eef Saifulloh Fatah, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dan yang lainnya.

Kritik Keras Politik Dinasti, Hariman Siregar Mulai Tunjuk Hidung Jokowi!

Aktivis Malari Hariman Siregar mulai menunjuk hidung Presiden Jokowi. Hariman, dalam salah satu tayangan Youtube membeberkan kegelisahannya menyikapi politik dinasti yang muncul sekarang ini.

Menurut Hariman, penyelenggaraan kekuasaan politik setelah reformasi telah terkontaminasi watak feodal yang memunggungi demokrasi. 

Malahan, Hariman menyebut negara sekarang ini seperti milik perorangan yang bisa diatur seenaknya.

“Bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali, dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini,” kata Hariman, dalam tayangan Youtube, yang dipantau di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Hariman mengingatkan sistem negara republik telah disepakati para pendiri bangsa, yang situasi dan perdebatannya bisa dilihat dari risalah sidang BPUPKI. 

Dari 66 peserta sidang, sebanyak 55 orang memilih republik, enam orang memilih monarki, dua memilih sistem lain dan satu blangko kosong.

Dia menilai kondisi tersebut menandakan konsep negara monarki tidak dibutuhkan oleh Indonesia yang merdeka. 

Namun dalam perjalanannya, demokrasi Republik, dicederai oleh mereka yang dianggap tidak memiliki peran dalam memperjuangkan demokrasi, dan ingin mewariskan kekuasaan secara tidak wajar.

“Demokrasi dan kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah, tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan, dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati,” keluhnya.

Dirinya juga menyinggung munculnya anomali yang tak lagi bisa dinalar. Kasus Anwar Usman yang harus dikenakan sanksi etik, kasus Firli Bahuri, pimpinan KPK yang memeras tersangka, dan maraknya oligarki.

“Pejabat MK jadi fasilitator nalar hukum dan nalar etik, pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK menjadi instrumen penggelapan keuangan negara, hingga munculnya para oligarki,” ujarnya.

Hariman berharap Indonesia segera mengalami penguatan demokrasi. Kelompok-kelompok sipil termasuk mahasiswa dan pers, diharapkan berani menyoroti pemerintah dan menjadi corong aspirasi rakyat.

[VIDEO]

Sumber: RMOL