DEMOCRAZY.ID - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah. Indikasi politisasi bansos semakin kentara setelah tersebar foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di platform media sosial X. Koordinator KRKP, Said Abdullah menegaskan jika bantuan sosial, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik. “Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka harusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024. Said menegaskan, politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata terkait dengan hak pangan yang seharusnya dimiliki masyarakat tanpa embel-embel apapun. “Akhirnya kita melihat
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah. Indikasi politisasi bansos semakin kentara setelah tersebar foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di platform media sosial X. Koordinator KRKP, Said Abdullah menegaskan jika bantuan sosial, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik. “Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka harusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024. Said menegaskan, politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata terkait dengan hak pangan yang seharusnya dimiliki masyarakat tanpa embel-embel apapun. “Akhirnya kita melihat