Waduh! Heboh Pengungsi Rohingya Ber-KTP Indonesia, Menteri Muhadjir: Pemerintah Jokowi Kecolongan

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat bicara soal pengungsi Rohingya yang diduga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.  

Muhadjir menyesali karena pemerintah telah kecolongan dengan adanya kasus kepemilikan KTP untuk pengungsi Rohingya.

Anak buah Jokowi itu berjanji akan mencari tahu ke akarnya terkait kasus tersebut.

"Saya termasuk orang yang sangat menyesalkan jika sampai terjadi dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu dan harus ditelisik lebih jauh," tegas Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Dia juga menilai bagaimanapun kedatangan para pengungsi Rohingya ini adalah kedatangan yang tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) didesak untuk bertanggung jawab atas gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Terlebih kedatangan pengungsi tersebut syarat akan dugaan tindak pidana perdagangan orang.

"Kita tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi. Maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Indonesia harus tegas minta pertanggungjawaban kepada UNHCR dan harus segera dicarikan tempat yang sebagaimana menjadi tanggung jawab dari UNHCR," tuturnya.

8 Pengungsi Rohingya Ber-KTP Medan, Bobby Pastikan Hukum ASN Terlibat

Delapan orang pengungsi dari etnis Rohingya diduga memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution memastikan akan menindak tegas aparatur Pemko Medan jika terbukti terlibat. Mantu Presiden RI Jokowi itu memperingatkan agar KTP Medan tidak dipermainkan.

"Saya sudah sampaikan pada pelantikan terakhir salah satunya ke Disdukcapil dan kemarin dari kecamatan dan kelurahan tolong untuk data diri khususnya KTP Medan jangan dimain-mainkan," kata Bobby Nasution, Sabtu (16/12).

Bobby mengaku akan memberikan sanksi berat jika memang ada aparatur Pemko Medan terbukti terlibat dalam pembuatan KTP Medan secara ilegal.

"Karena hari ini banyak juga yang mau buat KTP Medan hanya untuk berobat ada beberapa kasus, ada pemalsuan data agar bisa kerja di luar negeri. Siapapun aparat Pemko Medan yang terlibat hukumannya kita kasih hukuman berat," pungkasnya.

Sebelumnya, Delapan orang pengungsi dari etnis Rohingya diduga memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, beredar kabar ditangkapnya delapan pengungsi Rohingya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengungsi Rohingya itu diketahui membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Medan, Sumatera Utara. 

Kata Polisi, Mereka Adalah...

Kasi Humas Polres Belu, AKP I Ketut Karnawa membenarkan adanya penangkapan delapan warga asing di rumah warga Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto, Belu, NTT, pada Minggu (10/12/2023).

Kendati demikian, pihaknya memastikan delapan WNA tersebut bukanlah pengungsi Rohingya. Mereka imbuhnya, merupakan warga negara asing asal Bangladesh.

"Bukan Rohingnya, tapi Bangladesh," ujar Karnawa, Sabtu (16/12/2023).

Karnawa mengatakan, tujuan delapan WNA tersebut masuk ke Indonesia karena hendak mencari pekerjaan.

"Tujuan WNA Bangladesh masuk ke Indonesia semata-mataa mau mencari pekerjaan apa pun untuk kehidupannya," katanya lagi.

Kronologi Penangkapan

Karnawa menjelaskan, pengamanan terhadap delapan WNA itu dilakukan pada Minggu (10/12/2023) pukul 13.00 WIB di rumah warga Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto, Belu, NTT.

Menurut keterangan pemilik rumah yang bernama Kornelis Paibesi, WNA asal Bangladesh tersebut datang dari Medan.

"Delapan orang WNA datang ke Desa Takirin secara bertahap 3 kali," katanya lagi.

Kedatangan awal yakni pada 15 November, 24 November, dan 5 Desember 2023. Para WNA ini dijemput oleh Kornelis di Bandara Eltari Kupang, NTT.

"Sampai saat ini kedelapan WNA tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Atambua," paparnya.

[Democrazy/TvOne]