Setuju Dengan Anies Soal IKN, Ekonom: Tanpa APBN Siap-Siap Jadi Hambalang Baru!

DEMOCRAZY.ID - Pada debat capres perdana Selasa, 12 Desember 2023 lalu, calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara perlu dikaji ulang.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda setuju soal ini.

"Saya rasa pendapat dengan Anies soal IKN ini. Masuk akal untuk ditinjau ulang karena ke depan, bisa membebankan keuangan negara," ucap Nailul dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 14 Desember 2023.

Anies menyebut, IKN dapat menjadi beban bagi negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Alasannya, minat investor untuk berinvestasi di IKN masih rendah. 

Rendahnya minat investor itu mengakibatkan pembangunan di IKN mengandalkan APBN. 

"Bagi APBN yang sangat terbatas, pasti ada relokasi anggaran jika ingin dilanjutkan. Program pemerintahan selanjutnya bisa terhambat. Jika enggak pakai APBN, siap-siap IKN jadi hambalang baru," ucap Nailul.

Pada acara debat pertama calon presiden di Gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023, Anies mengungkapkan bahwa IKN perlu ditinjau ulang. 

Menurut Anies, ada kebutuhan yang lebih mendesak di wilayah Kalimantan dibandingkan membangun IKN, di antaranya ada kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak, jalur kereta api atau jalur tol antar kota yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

“Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” ucap Anies.

Selain itu, Anies menyebut, Jakarta memiliki masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk. 

Apabila itu ditinggalkan dengan memindahkan ibu kota ke IKN, maka kata dia, masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Pemerintah Indonesia, kata Anies, jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

Anies mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. 

Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Oleh karena itu, Anies mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman. 

"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia. 

4 Kritik Keras Anies soal IKN Saat Debat Perdana, Singgung Masalah di Jakarta

Debat perdana Calon Presiden (Capres) telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam (12/12/2023). 

Salah satu materi dalam debat adalah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Materi tersebut ditanyakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang jadi, saya pengin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia-sentris ini ingin dibangun, mimpi besar Indonesai ini bagaimana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara?" ujar Ganjar kepada Anies dalam Debat Perdana di KPU Selasa (12/12/2023).

Merespons soal IKN, Anies pun menyampaikan beberapa kritikan:

(1) Di Mana Rasa Keadilan?

Anies membandingkan keputusan pemerintah yang membangun IKN Nusantara termasuk Istana Presiden yang baru, ketika ketersediaan pupuk masih kurang.

"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah Istana Presiden, di mana rasa keadilan kita?" tutur Anies

(2) Undang-undang IKN Tidak Lewati Dialog Publik Lengkap

Anies juga menilai undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Dialog publik justru dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan.

"Dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang siapa pun yang kritisi dianggap oposisi. Siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan," tambahnya.

Dia menegaskan jika negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan.

"Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian kita berdebat pro-kon, kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat," tegasnya.

(3) Masalah di Jakarta Jangan Ditinggalkan

Menurut Anies alih-alih pindah ibu kota, seharusnya masalah-masalah di Jakarta diselesaikan bukan ditinggalkan. Namun, masalah harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak membuat otomatis selesai. Justru ini harus dibereskan," sebut Anies dalam Debat Pertama Capres 2024, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

(4) IKN Hanya untuk Aparat, Bukan Rakyat

Anies berpandangan, pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.

"Sementara yang kita lakukan hanya membangun tempat untuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies

Menurutnya, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. 

Misalnya untuk di Pulau Kalimantan sendiri, menurutnya dibandingkan untuk membangun IKN, dana jumbo itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk menggenjot akses dan transportasi antar-wilayah di sana.

"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen tadi di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk bangun sekolah yang rusak sangat banyak, bangun Kereta Api (KA) atau jalan tol antar-kota di Kalimantan. Itu urgent, yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat," ujarnya. [Democrazy/Tempo]