Saling Balas PSI dan PDIP Soal 'Transaksi Janggal' Pemilu 2024

DEMOCRAZY.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bereaksi atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal partai punya baliho lebih banyak dari pengurus.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta Hasto untuk membaca survei Indikator Politik Indonesia tentang alat peraga kampanye (APK).

"Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca," kata Antoni di sela-sela kunjungan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Antoni mengatakan PSI sudah bukan partai kecil lagi. Menurutnya, jumlah kader PSI bertambah sejak Kaesang Pangarep menjadi ketua umum.

"Pengurus kami sudah sampai ke kecamatan-kecamatan sampai di desa. Jadi, jumlah pengurusnya (kami) juga lebih banyak," ucapnya.

Dia pun angkat bicara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang partai yang diduga terlibat dalam transaksi triliunan rupiah.

Antoni mendukung PPATK untuk membuka data tersebut. Menurutnya, hal itu bisa membuat publik tahu siapa parpol yang APK-nya banyak dan punya transaksi ilegal.

"PSI partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangan kampanye itu pasti akan di-published oleh PSI. Apalagi kalau yang minta PPATK. Ya, kita akan sampaikan," ucap Antoni bersiap adu data dengan PPATK.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sebuah partai kecil yang tiba-tiba punya baliho banyak. Dia tak menyebut PSI secara spesifik.

Pernyataan Hasto itu merespons temuan PPATK tentang dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen.

"Sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12). 

Bawaslu dalami laporan PPATK

Terpisah, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. 

Menurutnya, data yang diberikan PPATK merupakan data mentah yang perlu diolah sebelum disampaikan kepada publik.

Lolly enggan berbicara lebih jauh soal detail laporan itu. Ia menyebut pendalaman juga sedang dilakukan secara hati-hati lantaran menyangkut isu sensitif.

"Kami akan menyampaikannya di pekan depan kepada teman-teman, hasil pendalamannya Bawaslu. Jadi sabar, karena ini informasi yang sangat sensitif dan Bawaslu harus berhati-hati dalam melakukan proses pendalaman," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga sudah turun tangan dengan meminta agar Bawaslu beserta KPK menyelidiki dugaan transaksi janggal Pemilu 2024.

"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud. [Democrazy/CNN]