PDIP Singgung 1 Partai Soal Laporan 'Transaksi Janggal' Kampanye PPATK, Siapa?

DEMOCRAZY.ID - PDIP merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung salah satu partai politik peserta Pemilu yang tiba-tiba memasang banyak baliho.

"Sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jumat (15/12).

Hasto menilai fenomena itu harus ditelisik lebih jauh oleh pihak yang berfungsi untuk memantau pemilu.

Oleh karena itu, Hasto menyebut harus ada komite independen yang mengawasi temuan-temuan janggal dalam pemilu demi menjaga keadilan.

"Ini harus ada yg menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho berapa jumlah baliho yang dipasang?" Jelas dia.

Terlebih, kata dia, keadilan adalah salah satu instrumen dalam demokrasi yang harus dijaga.

"Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen," ujar dia.

Sebelumnya, temuan janggal itu diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara diseminasi PPATK di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (14/12).

"Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak pihak yang berkontestasi," kata Ivan.

Ia menyebut rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang mestinya digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung tidak bergerak transaksinya. Justru, Ivan mengungkap bahwa yang bergerak adalah transaksi pihak-pihak lainnya.

"Kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk membantu yang seperti itu gitu ya," jelas dia. [Democrazy/CNN]