DEMOCRAZY.ID - Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Soehodho, menanggapi temuan Ombudsman RI soal beberapa masalah yang terjadi pada operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
“Whoosh menurut hemat saya masih dalam masa uji coba dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menunjukkan kehandalan sistem perencanaan operasinya,” ujar Sutanto ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 30 Desember 2023.
Menurut Sutanto, waktu tiga sampai empat bulan belumlah cukup, terutama dalam membangun konektivitas yang tepat waktu dan tanpa hambatan antara kota Jakarta-Bandung.
“Terlebih angkutan akses dan egress sebagai first and last miles services yang seamless,” tuturnya.
Selain hal di atas, guru besar UI itu menuturkan bahwa berbagai kendala teknis yang terjadi seharusnya dapat dilakukan secara mandiri oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), mengingat adanya pihak Cina yang dianggap berpengalaman dalam membangun kereta cepat itu sendiri.
Lebih lanjut, kata Sutanto, pemerintah tidak perlu banyak ikut campur dalam manajemen operasi Whoosh.
“Mengingat PT KCIC merupakan perusahaan patungan multi nasional yang harus mandiri dan tidak perlu disapih terus oleh pemerintah, terlebih jika menggunakan APBN,” kata dia.
Dia menuturkan, pemerintah cukup memberi jaminan kelancaran usaha kereta cepat pada porsi pelayanan publik sesuai business model yang ditawarkan.
“Sementara PT KCIC harus mampu melakukan kreativitas dan produktivitasnya untuk menjadi bisnis yang sustain, seperti blueprint B2B (Business-to-business) yang dijanjikan,” ucap Sutanto.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengungkap beberapa masalah yang terjadi pada operasional Whoosh.
Temuan tersebut berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan pada 8 Desember 2023 lalu, terkait efektivitas dan efisiensi serta dampak beroperasinya sepur kilat itu
Dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI 2023 bertajuk 'Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Infrastruktur Jalan dan Energi', Hery membeberkan sejumlah persoalan tersebut.
“Pertama padamnya listrik, kedua Kereta Api Feeder telat, ketiga kereta cepat mandek 20 menit, keempat sistem refund belum optimal, dan kelima susah sinyal,” ujar Hery di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Jumat, 29 Desember 2023. [Democrazy/Tempo]