DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanif mengkritik diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Perpres No 78 itu merevisi aturan Nomor 62 Tahun 2018 dengan menambah kewenangan pemerintah mengambil tanah untuk proyek-proyek strategis nasional. Hanif menduga dikeluarkannya Perpres tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan proyek para oligarki di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami di NCW mensinyalir Perpres 78/2023 ini ada kaitannya dengan proyek PSN dan proyek lainnya yang sedang berjalan saat ini, dan diduga kuat berkaitan dengan kepentingan proyek-proyek oligarki didukung oleh rezim saat ini," kata Hanif dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023). Menurut Hanif, Perpres tersebut diduga lahir atas kegugupan dan kegagapan Jokowi terkait kelanjutan ambisi proyek nasional pada satu tahun terakhir masa kepemimpinannya. Hal te
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanif mengkritik diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Perpres No 78 itu merevisi aturan Nomor 62 Tahun 2018 dengan menambah kewenangan pemerintah mengambil tanah untuk proyek-proyek strategis nasional. Hanif menduga dikeluarkannya Perpres tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan proyek para oligarki di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami di NCW mensinyalir Perpres 78/2023 ini ada kaitannya dengan proyek PSN dan proyek lainnya yang sedang berjalan saat ini, dan diduga kuat berkaitan dengan kepentingan proyek-proyek oligarki didukung oleh rezim saat ini," kata Hanif dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023). Menurut Hanif, Perpres tersebut diduga lahir atas kegugupan dan kegagapan Jokowi terkait kelanjutan ambisi proyek nasional pada satu tahun terakhir masa kepemimpinannya. Hal te