Mendagri Tito: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden!

DEMOCRAZY.ID - Mendagri Tito Karnavian menanggapi polemik Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.  RUU DKJ menuai sorotan sebab gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk presiden berdasarkan masukan dari DPRD. Alias, tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Tito menjelaskan, RUU DKJ merupakan inisiatif DPR. Sejauh ini, pemerintah belum menerima draf RUU DKJ dari DPR. "Kita harus pahami bahwa UU ini, RUU-nya itu merupakan inisiatif DPR. Nanti kalau DPR yang membahas dan merumuskan akan mengirim surat ke pemerintah Cq Pak Presiden. Nanti biasanya Presiden akan keluarkan Surpres yang menunjuk menteri mewakili pemerintah sebagai respons untuk membahas itu," kata Tito. Pernyataan Tito disampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pembukaan rapat koordinasi nasional investasi 2023 di  Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12). "Nah, kita belum menerima surat dari DPR berikut draf RUU