DEMOCRAZY.ID - KPU RI telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan laporan itu telah diterima tertanggal 12 Desember 2023. Di dalamnya, PPATK melaporkan temuan adanya transaksi janggal dalam rekening seorang bendahara parpol. "Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April - Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah," ujar Idham dalam keterangannya, Sabtu (16/12). "PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," lanjutnya. Namun, kata Idham, PPATK tak merinci sumber dan penerima transaksi tersebut. Menurutnya, data yang diberikan PPATK hanya menggambarkan transaksi keuangan secara umum. "Jadi dengan
DEMOCRAZY.ID - KPU RI telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan laporan itu telah diterima tertanggal 12 Desember 2023. Di dalamnya, PPATK melaporkan temuan adanya transaksi janggal dalam rekening seorang bendahara parpol. "Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April - Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah," ujar Idham dalam keterangannya, Sabtu (16/12). "PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," lanjutnya. Namun, kata Idham, PPATK tak merinci sumber dan penerima transaksi tersebut. Menurutnya, data yang diberikan PPATK hanya menggambarkan transaksi keuangan secara umum. "Jadi dengan