DEMOCRAZY.ID - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pihak yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi karut-marut seperti saat ini. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM tersebut menganggap KPK sebelum 2019 sulit dikendalikan sehingga Presiden Jokowi dan DPR merevisi undang-undang tentang lembaga antirasuah itu. Zein -panggilan akrab Zaenur- menyampaikan hal itu kepada Jogja.jpnn.com merespons pernyataan Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo tentang Presiden Jokowi pernah meminta penyidikan terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dihentikan. "Presiden dan DPR merevisi Undang-Undang KPK karena ternyata memang sebelum 2019, KPK sangat susah untuk dikendalikan, diatur, ditundukkan, dan diintervensi," kata Zein, Sabtu (2/12/2023). Pada 2019, pemerintah dan DPR melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hasil r
DEMOCRAZY.ID - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pihak yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi karut-marut seperti saat ini. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM tersebut menganggap KPK sebelum 2019 sulit dikendalikan sehingga Presiden Jokowi dan DPR merevisi undang-undang tentang lembaga antirasuah itu. Zein -panggilan akrab Zaenur- menyampaikan hal itu kepada Jogja.jpnn.com merespons pernyataan Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo tentang Presiden Jokowi pernah meminta penyidikan terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dihentikan. "Presiden dan DPR merevisi Undang-Undang KPK karena ternyata memang sebelum 2019, KPK sangat susah untuk dikendalikan, diatur, ditundukkan, dan diintervensi," kata Zein, Sabtu (2/12/2023). Pada 2019, pemerintah dan DPR melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hasil r