Jokowi Klaim Tak Pernah Melakukan Pembatasan Ruang Demokrasi

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan ruang demokrasi. 

Ia mengatakan evaluasi akan terus dilakukan di tengah kritik mengenai demokrasi dalam kepemimpinannya.

"Yang jelas kami ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun," kata Jokowi saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi mengatakan ia sudah menganggap biasa perkataan yang menjurus caci maki dan hinaan terhadap presiden dalam perbincangan publik. 

"Di patung kuda, di depan Istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," katanya.

Kritik Anies soal Demokrasi

Kritik teranyar disampaikan oleh Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. 

Anies menyampaikan soal indeks demokrasi Indonesia menurun saat mengikuti debat capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. 

Capres Koalisi Perubahan itu menyatakan bahwa rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya rakyat. 

"Itu sebagai evaluasi," kata Jokowi saat ditanya soal kritik indeks demokrasi menurun.

Dalam debat capres yang digelar oleh KPU pada Selasa, Anies Baswedan mengatakan ketika bicara demokrasi minimal ada tiga hal yang perlu disoroti. 

Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Kedua, oposisi penyeimbang pemerintah. Ketiga pemilu - proses pilpres yg netral transparan jurdil.

Pada Pilpres 2024, Anies Baswedan disokong oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia menghadapi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md serta pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," kata Anies. 

Anies mengatakan keadaan demokrasi saat ini minim. Ia mengatakan persolan sekarang lebih luas dari partai politik. 

Selain itu, Anies juga sempat berbicara soal hukum yang dibengkokkan untuk kepentingan penguasa. 

Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. 

Tak hanya Anies, lembaga hingga kelompok sipil berulang kali menyuarakan kemunduran demokrasi di era Jokowi.

Putusan tersebut dianggap kontroversial karena keberadaan Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus adik ipar dari Jokowi. 

Anwar belakangan dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya. [Democrazy/Tempo]