DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memandang terminologi nikel RI yang 'dikuasai' oleh China sebagai sesuatu hal yang negatif. Hal tersebut merespon pernyataan mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) belum lama ini. Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi, Muhammad Toha mengungkapkan sebelum 2015, setidaknya hanya ada dua unit pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang ada di dalam negeri. Smelter tersebut antara lain dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). "Kalau terminologi dikuasai seolah-olah ada konotasi yang negatif. Faktanya adalah sebelum tahun 2015 pabrik pengolahan nikel di Indonesia itu ada dua," kata Toha dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2023). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah kemudian membuka seluas-luasnya investasi kepada investor global. Te
DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memandang terminologi nikel RI yang 'dikuasai' oleh China sebagai sesuatu hal yang negatif. Hal tersebut merespon pernyataan mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) belum lama ini. Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi, Muhammad Toha mengungkapkan sebelum 2015, setidaknya hanya ada dua unit pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang ada di dalam negeri. Smelter tersebut antara lain dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). "Kalau terminologi dikuasai seolah-olah ada konotasi yang negatif. Faktanya adalah sebelum tahun 2015 pabrik pengolahan nikel di Indonesia itu ada dua," kata Toha dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2023). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah kemudian membuka seluas-luasnya investasi kepada investor global. Te