IKN Dulu vs Sekarang Versi Demokrat

DEMOCRAZY.ID - Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak membandingkan sikap Partai Demokrat terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dulu dengan sekarang.

Lukman mengatakan sebelum pindah ke Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat mengkritik IKN agar pembangunannya tidak berakhir dengan kualitas buruk, namun kini mereka memuji pemindahan ibu kota baru, dan akan melanjutkannya jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.

"Gara-gara pindah koalisi, apa yang dulu terlihat buruk sekarang terlihat indah, meski mengakui jargon "perubahan" adalah gagasan mereka, kini mereka malah harus menelan jargon anak haram konstitusi 'tidak ada perubahan, kita melanjutkan'," ucap Lukman dikutip dari akun X pribadinya, Senin (11/12).

Gara2 pindah koalisi, apa yg dulu terlihat buruk skr terlihat indah, meski mengakui jargon "perubahan" adalah gagasan mereka, kini mereka malah harus menelan jargon anak haram konstitusi "tidak ada perubahan, kita melanjutkan" 😴 pic.twitter.com/SI9CLRRjaa

— Lukman Simandjuntak (@hipohan) December 9, 2023

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat (PD), Irwan menilai ajakan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Bambang Susantono, agar capres mengunjungi IKN dikhususkan untuk Anies Baswedan yang selama ini menolak IKN.

"Saya melihat ajakan Kepala Otorita IKN kepada capres lain untuk kunjungi IKN adalah wake up call khusus buat capres Anies agar bangun dari mimpi tidurnya menolak IKN," kata Irwan saat dihubungi, Jumat (8/12/2023) dikutip dari Detik.

Irwan merasa lebih baik capres nomor urut satu itu menerima tawaran untuk berkunjung ke IKN agar bisa melihat langsung proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Jadi memang sebaiknya Mas Anies menyambut ajakan itu dan bisa melihat langsung progres IKN di lapangan dibanding terus mengeluarkan beragam alasan keliru untuk menolak IKN. Contohnya saja, saya pikir pernyataan terakhir Mas Anies yang meminta pendapat dubes-dubes terkait kepindahan IKN itu bentuk logical falacy dan bagaimana terancamnya kedaulatan negara kita kalau dipimpin Mas Anies," ucapnya.

"Bahkan sebuah UU IKN yang menjadi amanat konstitusi yang harus dijalankan malah harus menunggu pendapat bangsa-bangsa lain. Memangnya kita ini jajahan bangsa lain yang harus menunggu persetujuan pendapat mereka," lanjut dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan capres nomor urut dua Prabowo Subianto sudah pernah berkunjung ke IKN mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan telah memberikan kepastian untuk melanjutkannya.

"Pak Prabowo sudah pernah ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau akses masuk menuju Ibu Kota Negara (IKN) Agustus 2021. Saat peninjauan Pak Prabowo mengatakan mendukung penuh pemindahan IKN. Karena, proses pemindahan sudah melalui studi dan pertimbangan matang. Dan itu dibuktikan dengan komitmen beliau memasukkan program kelanjutan IKN di visi misi yang didaftarkan di KPU," ujarnya. [Democrazy/Populis]