Fahri Hamzah Tuai Kecaman Usai Serukan 'Aklamasi' Prabowo-Gibran dan Bagi-Bagi Jatah Menteri, Dinilai Hina Pilpres 2024!

DEMOCRAZY.ID - Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah menuai kecaman usai serukan pemilihan capres dan cawapres melalui aklamasi di akun Twitter ‘X’ pribadinya, @FahriHamzah pada 26 Desember 2023.

Adapun yang dimaksud Fahri Hamzah yakni mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo - Gibran sebagai pemimpin Indonesia secara aklamasi, yakni melalui musyawarah tanpa pemungutan suara.

Fahri Hamzah berdalih bahwa seruan untuk memilih Prabowo - Gibran secara aklamasi di Pilpres 2024 itu untuk menghemat anggaran sebesar Rp17 T.

Bukan respon positif yang Fahri Hamzah dapatkan melainkan hujatan dan kecaman. Ia dinilai telah melecehkan pesta demokrasi Indonesia, khususnya Pilpres 2024.

Hal ini bermulai saat Fahri mengunggah sebuah cuitan yang menyebut apabila aklamasi selesai maka capres lain akan diajak bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo - Gibran di Pilpres 2024.

“Seperti juga partai2 koalisi kalian tetap berada dalam pemerintahan sekarang ini, maka nanti juga jika #AklamasiPrabowoGibran selesai. Mereka akan diajak dalam koalisi. Capres kalian akan diajak jadi menteri,” tulis Fahri dikutip Rabu 27 Desember 2023.

Seperti juga partai2 koalisi kalian tetap berada dalam pemerintahan sekarang ini, maka nanti juga jika #AklamasiPrabowoGibran selesai. Mereka akan diajak dalam koalisi. Capres kalian akan diajak jadi menteri.

Doakan rencana nasional ini lancar. Bismillah!

— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) December 26, 2023

Tak pelak, kalimat ajakan Fahri terkait jatah menteri ini mengundang berbagai reaksi kecaman dari warganet.

Adapun kecaman tersebut salah satunya datang dari akun Twitter @BosPurwa yang menyebut bahwa Fahri dianggap telah melecehkan pesta demokrasi.

Pasalnya, alih-alih memaknai Pilpres sebagai ajang untuk adu gagasan, Fahri justru mempersempit maknanya sebagai ajang bagi-bagi jabatan dan kekuasaan.

“Kalimat @Fahrihamzah ini seolah-olah melecehkan pilpres yang dibiayai begitu besar hasil keringet rakyat, kenapa dipersempit jadi bagi-bagi jabatan dan kekuasaan bukan ajang untuk memperjuangkan ide dan gagasan untuk Indonesia kedepan,” tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga memberi perumpamaan ajakan Fahri itu dengan perang Pangeran Diponegoro dan perjuangan Soekarno untuk Kemerdekaan Indonesia di masa lalu.

Menurutnya, untuk apa melakukan perang dengan mengorbankan 200 ribu korban jiwa apabila dengan duduk manis saja sudah bisa mendapat tawaran jabatan dari VOC.

Kemudian, untuk apa Soekarno dan pejuang lainnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia padahal resikonya sangat besar.

“Ngapain Soekarno dkk memperjuangkan kemerdekaan padahal tau resikonya akan kehilangan ratusan ribu jiwa rakyat, dah aja terima tawaran menjadi negara Indonesia serikat selamanya,” tambahnya lagi.

"Capres kalian akan diajak jadi menteri."

Kalimat @Fahrihamzah ini seolah-olah melecehkan pilpres yang dibiayai begitu besar hasil keringet rakyat, kenapa dipersempit jadi bagi-bagi jabatan dan kekuasaan bukan ajang untuk memperjuangkan ide dan gagasan untuk Indonesia kedepan.…

— King Purwa (@BosPurwa) December 26, 2023

Hal senada juga disampaikan oleh akun Twitter @AzadiRio, Fahri dinilai telah mengkerdilkan demokrasi dan fungsi pemilu.

“Ajakan sprti ini mengkerdilkan demokrasi, mengkerdilkan fgsi pemilu, dan mengkerdilkan peran oposisi. Seakan pemilu itu ajang bagi2 jabatan pragmatis, dan oposisi itu ga ada harganya,” tulisnya.

Ajakan sprti ini mengkerdilkan demokrasi, mengkerdilkan fgsi pemilu, dan mengkerdilkan peran oposisi.

Seakan pemilu itu ajang bagi2 jabatan pragmatis, dan oposisi itu ga ada harganya..

Apa itu yg membuat jago anda ga kuat jado oposisi? (Meminjam kta2 01 ke 02 waktu debat)

— chiolaal (@AzadiRio) December 26, 2023

Akun Twitter lainnya @raes_ juga menyebut bahwa Fahri tidak mengerti tentang konstitusi lantaran menyebut pilpres hanya soal bagi-bagi jabatan.

“Sekelas ketua partai fikirannya kayak anak TK, tidak mengerti konstitusi, dikira menjalankan pemerintah itu bagi2 jabatan untuk lahan korupsi seperti sekarang, tanpa oposisi tanpa kontrol, kongkalikong dengan aparat hukum, naudzubillah,” tulis akun tersebut. 

Sekelas ketua partai fikirannya kayak anak TK, tidak mengerti konstitusi, dikira menjalankan pemerintah itu bagi2 jabatan untuk lahan korupsi seperti sekarang, tanpa oposisi tanpa kontrol, kong kalikong dengan aparat hukum, nau’udzubillah…

— Raes Damadipoera (@Raes_) December 26, 2023

Sumber: Kilat