Dikritik Anies Soal Demokrasi, Jokowi Beri Jawaban Menohok

DEMOCRAZY.ID - Indeks Demokrasi Indonesia disebut Calon Presiden Anies Baswedan menurun dalam Debat pertama Pilpres beberapa waktu lalu. Hal ini ditanggapi Presiden Joko Jokowi dengan santai.

"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi sembari tersenyum, di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya dalam masa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan masyarakat untuk berbicara. 

Bahkan ia mencontohkan dirinya juga kerap dicaci-maki oleh masyarakat.

"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," tegas Jokowi.

Selain itu Jokowi menjelaskan pemerintahannya juga tidak pernah melarang melakukan aksi demo. Terlihat banyaknya demo yang berlangsung setiap minggunya.

"Di Patung Kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik soal indeks demokrasi Indonesia dan kebebasan bicara yang menurun dalam debat di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023) lalu.

Anies menyatakan bahwa rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya rakyat.

"Ketika bicara demokrasi minimal 3. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara, (kedua) oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yg netral transparan jurdil," kata Anies.

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," lanjutnya.

"Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas. Ketiga, persoalan sekarang lebih luas dari (partai politik) parpol. Parpol perlu mengembalikan kepercayaan ini. Parpol butuh biaya biaya, ini ga pernah diperhatikan untuk kampanye parpol ada biaya sudah seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat (dan) bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya. 

Pengamat: Anies Kritik Demokrasi tanpa Oposisi, tapi NasDem dan PKB Nyaman di Pemerintahan

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut saat ini sejumlah masyarakat tidak percaya dengan proses demokrasi dengan menyinggung soal kepercayaan terhadap partai politik yang rendah.

Anies menjelaskan ketika berbicara demokrasi, minimal ada tiga faktor yang harus digaris bawahi. 

Antara lain kebebasan bicara, oposisi yang bebas untuk mengkritik dan penyeimbang pemerintahan, kemudian adanya proses pemilu dan pilpres yang transparan.

Pengamat Politik, Arifki Chaniago menilai sebagai bargaining position dan memperkuat daya tawar narasi ‘perubahan’ di masyarakat itu sah-sah saja. Tetapi, juga harus selaras dengan sikap partai politik pengusungnya, yakni NasDem dan PKB.

“Mas Anies harus menyelaraskan narasi perubahan yang dimainkannya dengan sikap politik NasDem dan PKB. Jika NasDem dan PKB masih berada di pemerintahan berarti partai pengusung Anies setuju dengan keberlanjutan program Jokowi,“ ujar Arifki dalam rilis yang diterima, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, kritik yang dilemparkan Anies terhadap demokrasi juga dinilai tidak relevan. Menurut Arifki, di era media sosial semuanya terbuka dan setiap orang dengan mudah menyampaikan atau mendapatkan informasi.

“Anies memainkan narasi demokrasi itu karena memang posisinya kontra dengan pemerintahan Jokowi. Tetapi, pendukung Ganjar, atau Anies yang hari ini posisinya menjadi pengkritik pemerintah masih bebas saja menyatakan pendapatnya,” ungkap Arifki.

Ia juga menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), justru menunjukkan indeks demokrasi naik dalam 3 tahun terakhir.

“Kita lihat saja data BPS, selama periode 2020 hingga 2022 skors indeks demokrasi buktinya mengalami kenaikan, di tahun 2020 skornya 73,66, tahun 2021 itu 78,12 serta di tahun 2022 angkanya 80,41,” tutup Arifki. [Democrazy/CNBC]