DEMOCRAZY.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengguncang panggung politik dengan merilis Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2023 pada Jumat, 15 Desember. Dalam laporan yang berfokus pada tema "Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki," LBH Jakarta membeberkan kondisi demokrasi yang semakin kacau di tengah pengaruh oligarki, terutama menjelang tahun politik 2024. Dilatarbelakangi oleh dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, CATAHU 2023 mencatat mundurnya demokrasi ke era yang lebih culas. Kebijakan pembangunan kontroversial rezim ini, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM dan keberlanjutan lingkungan, telah merampas ruang hidup rakyat dan menyempitkan ruang sipil. Cirinya yang mencolok adalah munculnya regulasi-regulasi anti demokrasi, terutama terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Meskipun dianggap inkonstitusional, pemerintah justru menerbitkan Perppu 2/2022, memperburuk situasi dan menunjukkan jalan culas penguasa untuk tetap memberlakukan substansi UU Cipta Kerja t
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengguncang panggung politik dengan merilis Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2023 pada Jumat, 15 Desember. Dalam laporan yang berfokus pada tema "Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki," LBH Jakarta membeberkan kondisi demokrasi yang semakin kacau di tengah pengaruh oligarki, terutama menjelang tahun politik 2024. Dilatarbelakangi oleh dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, CATAHU 2023 mencatat mundurnya demokrasi ke era yang lebih culas. Kebijakan pembangunan kontroversial rezim ini, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM dan keberlanjutan lingkungan, telah merampas ruang hidup rakyat dan menyempitkan ruang sipil. Cirinya yang mencolok adalah munculnya regulasi-regulasi anti demokrasi, terutama terkait dengan Perppu Cipta Kerja. Meskipun dianggap inkonstitusional, pemerintah justru menerbitkan Perppu 2/2022, memperburuk situasi dan menunjukkan jalan culas penguasa untuk tetap memberlakukan substansi UU Cipta Kerja t