BEM UI Balas Ade Armando Soal Dinasti Politik DIY: Perlu Belajar Lagi

DEMOCRAZY.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membalas Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando soal dinasti politik sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Menurut saya, Bang Ade Armando perlu belajar lagi. Sebagai seorang pakar komunikasi, pernyataannya kemarin jelas tidak menunjukkan kepakarannya. Ia harusnya paham akan konstitusi, hukum, dan demokrasi terlebih dahulu sebelum berbicara," ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Melki mengatakan pihaknya menghargai DIY dengan segala sifat kekhususannya. Sebab, kekhususan itu legal dan direstui oleh hukum yang diakui. 

Melki menyebut sifat kekhususan DIY diatur dalam peraturan hukum, sehingga tak melangkahi apalagi melanggar hukum.

Menurut Melki, proses politik dinasti sedang BEM UI kritik berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. 

Bahkan, Melki mengatakan proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum.

"Sebagai pakar komunikasi, Bang Ade Armando pun harusnya tahu bahwa pernyataan yang Ia keluarkan sangat minim substansi dan berpotensi menyulut kemarahan besar. Sungguh sangat disayangkan bagi seorang pakar komunikasi untuk membuat video minim substansi seperti itu," kata Melki.

Melki mengklaim dirinya maupun BEM UI tak memiliki sentimen pribadi apapun pada Ade.

"Kami menghargai beliau sebagai dosen kami yang kami kenal sangat pandai. Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah Ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun," imbuh dia.

Ade Armando sebelumnya menyindir aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.

Dia menyoroti kaos yang mereka gunakan bertuliskan 'republik rasa dinasti'. Ade merasa ironis dengan aksi tersebut. Karena menurutnya politik dinasti sesungguhnya justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade dalam cuitannya, Sabtu (2/12).

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," imbuh dia.

Ade kemudian meminta maaf usai menyampaikan pernyataan tersebut. Ade mengaku telah mendengar akan ada aksi besar buntut pernyataannya itu. 

Ia mengklarifikasi apa yang dia sampaikan itu adalah pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI.

Adapun Ade mengaku meminta maaf karena diminta oleh DPP PSI. Sebab, video tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Pernyataan Ade juga menuai respons Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sikap pemerintah itu sudah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Sultan pun menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan beleid berlaku.

"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja bunyi Undang-undang Keistimewaannya itu," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12) pagi.

Ia pun mengatakan jika ada pihak yang keberatan dengan Keiistimewaan Yogyakarta, harus mengubah undang-undang yang berlaku.

"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," sambung Raja Keraton Yogyakarta itu. [Democrazy/CNN]