BEM UGM Balas Jokowi: Bercermin Dulu Sebelum Singgung Etika Ketimuran Aksi Mahasiswa!

DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercermin dulu sebelum menyinggung soal etika ketimuran dalam merespons aksi mahasiswa.

"Silakan Pak Jokowi bercermin terlebih dahulu sebelum bicara soal etika," Gielbran di Yogyakarta, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi sempat menyinggung soal etika ketimuran saat menanggapi kritikan BEM UGM yang menobatkan dirinya sebagai ‘Alumni UGM Paling Memalukan' dalam aksi yang digelar pada Jumat, 8 Desember 2023, di Bundaran UGM.

“Saya sudah mengingatkan, kita ada etika sopan santun ketimuran,” kata Jokowi di Jakarta Senin, 11 Desember 2023 lalu.

Gielbran menyatakan, pihaknya justru bertanya-tanya ketika Jokowi menyinggung soal etika ketimuran saat mahasiswa menggelar aksi itu. 

"Apakah mengotak-atik konstitusi, lalu melemahkan KPK, dan membuat berbagai kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat itu sudah sesuai norma ketimuran atau belum?" tanya Gielbran.

"Makanya sekarang kami meminta Pak Jokowi bercermin dulu, mana yang lebih tidak etis?" imbuh dia.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Gielbran mengkritik politik dinasti di Pilpres 2024 melalui rekayasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden-wakil presiden. 

Putusan ini menjadi jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Para hakim yang mengeluarkan putusan kontroversial MK itu belakangan diputuskan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK dan membuat Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi dilengserkan dari kursi Ketua MK.

Adapun soal pelemahan KPK, BEM UGM sempat menyoroti bahwa lembaga antirasuah itu kini sudah sulit dipercaya pasca skandal kasus Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

Sedangkan soal kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat di bawah pemerintahan Jokowi yang disorot seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hingga Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan.

"Kami menilai kebijakan kebijakan beliau seperti itu yang lebih tidak etis dan tak menunjukkan adab ketimuran kalau beliau mau membawa perdebatan ini ke adab dan etika," kata dia. [Democrazy/Tempo]