DEMOCRAZY.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut dugaan transaksi uang haram ratusan miliar yang mengalir ke bendahara partai politik (Parpol) tak bisa diungkap ke publik. Pasalnya, transaksi tersebut sangat rahasia. Terlebih lagi akan menjadi masalah besar bila publik mengetahuinya. Demikian dikatakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023). "Tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR (sangat rahasia). Kalau kami sampaikan kepada publik tentu akan menjadi persoalan besar," sambungnya. Lebih lanjut, Bagja menyebut bahwa laporan PPATK tersebut bukan alat bukti hukum. Bawaslu menerima laporan PPATK sebatas informasi awal. "Karena kami berkaitan dengan penegakkan hukum pemilu maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal," ujarnya. Menurutnya, terdapat disclaimer/catatan dari PPATK yang mengharuskan temuan harus dirahasiakan, atau tidak bisa di
DEMOCRAZY.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut dugaan transaksi uang haram ratusan miliar yang mengalir ke bendahara partai politik (Parpol) tak bisa diungkap ke publik. Pasalnya, transaksi tersebut sangat rahasia. Terlebih lagi akan menjadi masalah besar bila publik mengetahuinya. Demikian dikatakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023). "Tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR (sangat rahasia). Kalau kami sampaikan kepada publik tentu akan menjadi persoalan besar," sambungnya. Lebih lanjut, Bagja menyebut bahwa laporan PPATK tersebut bukan alat bukti hukum. Bawaslu menerima laporan PPATK sebatas informasi awal. "Karena kami berkaitan dengan penegakkan hukum pemilu maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal," ujarnya. Menurutnya, terdapat disclaimer/catatan dari PPATK yang mengharuskan temuan harus dirahasiakan, atau tidak bisa di