Anies Minta Mendagri-Presiden Tegur Kepala Daerah Yang Cabut Izin Kampanyenya

DEMOCRAZY.ID - Capres nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan kecewa dengan keputusan 6 pemerintah daerah yang mencabut izin kampanyenya. Anies menjelaskan bahwa kampanye merupakan teknis pemilu yang tertuang dalam konstitusi. Sehingga tidak seharusnya pemerintah daerah membatasinya. “Begini, kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar, atau pengumpulan massa ormas, kami ini menjalani tugas konstitusional di dalam berdemokrasi salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu,” kata Anies saat mengunjungi Ponpes Bahrul Huda, Tuban, Jumat (29/12). Anies pun meminta Mendagri Tito Karnavian hingga Presiden Joko Widodo untuk menegur kepala pemerintah daerah tersebut karena telah membatasi demokrasi. “Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral maka Mendagri harus menegur, Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah,” kata Anies. “Bukan kontestan yang harusnya kemudian bertanya malah Presiden dan Mendagri harus