DEMOCRAZY.ID - Sejumlah Fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang memuat draf gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan jika kebijakan itu diterapkan, Indonesia kembali ke zaman Orde Baru (Orba) yang serba tersentralisasi. "Kalau Jakarta kembali penunjukan (gubernur), itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tak ada semangat desentralisasi. Mau jadi ada diktator gitu ya? Atau gimana," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (6/12). Taufik berpendapat mestinya DPR mengubah bunyi Pasal 10 bab IV RUU DKJ tersebut dan mengembalikan ke fungsi yang semula. "Ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta nih kalau seperti itu," ujarnya. Menurutnya, penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden merupakan bentuk pemasungan terhadap hak demokrasi masyarakat Jakarta. "Kalau ditunjuk presiden, berarti ya bener kalau hak warga untuk berdemokra
Anggota DPRD DKI Kompak Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden!
Desember 07, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah Fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang memuat draf gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan jika kebijakan itu diterapkan, Indonesia kembali ke zaman Orde Baru (Orba) yang serba tersentralisasi. "Kalau Jakarta kembali penunjukan (gubernur), itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tak ada semangat desentralisasi. Mau jadi ada diktator gitu ya? Atau gimana," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (6/12). Taufik berpendapat mestinya DPR mengubah bunyi Pasal 10 bab IV RUU DKJ tersebut dan mengembalikan ke fungsi yang semula. "Ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta nih kalau seperti itu," ujarnya. Menurutnya, penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden merupakan bentuk pemasungan terhadap hak demokrasi masyarakat Jakarta. "Kalau ditunjuk presiden, berarti ya bener kalau hak warga untuk berdemokra