Analisa Pengamat Militer Buku Hitam Prabowo: Potensi Kembalinya 'Soehartoisme' Makin Menguat!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat militer dari Centra Initiative, Al Araf menganalisa kembalinya Prabowo Subianto menjadi kontestan Pilpres 2024, merupakan sinyal bahwa potensi kembalinya junta militer sangat besar dan mengancam kehidupan demokrasi yang susah payah diperjuangkan saat Reformasi 1998.

Analisa itu makin menguat saat peluncuran 'Buku Hitam Prabowo, Sejarah Kelam Reformasi 1998' yang ditulis oleh Buya Azwar Furgudyama, aktivis Gerakan 98.

"Ya buku ini menjadi cermin bagi kita semua untuk berkaca kembali ke masa transisi politik reformasi 98. Di mana saat itu, merupakan fase kritis apakah kita dapat mengubah otoriterianisme menjadi demokrasi," kata Al Araf saat dihubungi, Senin (11/12/2023).

Menurut Al Araf, apa yang ada disajikan di dalam buku hitam Prabowo itu tampaknya bakal ada upaya untuk mengembalikan marwah Soehartoisme dalam konteks pemilu.

Apalagi Prabowo Subianto mempunyai riwayat kelam yang hampir sama dengan Gibran Rakabuming Raka, yang pencalonannya menjadi cawapres dinilai melanggar hukum.

"Tampaknya ada upaya untuk mengembalikan marwah Soehartoisme dalam konteks pemilu. Di mana Prabowo Subianto yang mempunyai riwayat kelam bersanding dengan Gibran Rakabuming Raka, saat ayahnya masih aktif menjabat presiden," ulasnya.

Ia juga menilai, situasi demokrasi saat ini menjadi sinyal bahwa demokrasi mengalami regresi, bahkan berpotensi menguatnya paham militerisme seperti halnya di masa Orde Baru.

Ia contohkan dengan kontroversi penambahan komando daerah militer (kodam) di 38 provinsi yang sebenarnya tidak ada urgensinya.

"Salah satu semangat reformasi adalah memisahkan peran TNI (dwi fungsi) untuk kembali kepada fungsi utamanya, yaitu pertahanan. Di masa Soeharto, diktatur militer begitu kuat dan mencengkeram kebebasan sipil," ujarnya.

"Bahkan tidak sedikit aktivis demokrasi yang meregang nyawa untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebebasan sipil itu. Mengapa saat ini potensi kemunculan itu besar?," tambahnya lagi.

Karena itu, Al Araf mengajak semua kelompok masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi agar potensi itu tidak terjadi dan upaya mematangkan proses demokrasi dapat terus berjalan.

"Sekali lagi, ini potensi akan nyata terwujud, bila elemen sipil tidak bersuara, tidak bergerak serta tidak melakukan konsolidasi," tegasnya.

"Saat ini, semangat reformasi 98, bukan hanya tercederai, tetapi berpotensi mati, bahkan terbatasnya iklim kebebasan berdemokrasi nantinya akan jauh lebih sulit dari masa Soeharto dulu," tukasnya.

Sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta,  Minggu, 10 Desember 2023. Peluncuran buki ini bertepatan dengan Hari HAM Internasional.

Dalam buku ini, mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

Menurut penulisnya, Azwar Furgudyama, berharap peluncuran buku ini semoga memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.

“Pelanggaran HAM adalah soal serius dalaml kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98,” kata Azwar. [Democrazy/PojokSatu]