Aksi di Mabes Polri, Tiba-Tiba Mahasiswa Ini Minta Periksa Wiranto dan Agum Gumelar Soal Hoaks

DEMOCRAZY.ID - Puluhan massa dari Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Pendukung (KAPMP) Prabowo-Gibran menggelar aksi demo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya, mereka mendesak Polri memeriksa Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Agum Gumelar dan penulis buku ‘Buku Hitam Prabowo Subianto’, Azwar F, terkait penyebaran berita hoaks terkait pelanggaran HAM Prabowo Subianto.

Koordinator lapangan (korlap) aksi demo KAPMP, Pardong mengatakan, aksi ini dilakukan agar Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Agum Gumelar dilakukan pemeriksaan terkait kasus penyebaran berita bohong.

"Ya aksi demo yang KAPMP gelar untuk meminta Polri agar melakukan pemeriksaan terhadap Wiranto, Agum Gumelar dan Azwar F atas penyebaran berita hoaks soal pelanggaran HAM Prabowo," kata Pardong di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2023).

Meski Wiranto dan Agum saat ini sudah menjadi pendukung Prabowo, Pardong tetap meminta agar Wiranto dan Agum Gumelar meminta maaf kepada Prabowo karena telah menyebar berita hoaks dan mencemarkan nama baik Prabowo.

"Wiranto dan Agum Gumelar untuk meminta maaf kepada Prabowo karena telah menyebar berita hoaks," ucap Pardong.

Pardong juga menilai Azwar F sebagai penulis buku ‘Buku Hitam Prabowo’ telah merusak citra dan nama baik Prabowo sebagai tokoh nasional dan capres 2024.

Karena itu, pihaknya berencana akan melaporkan Wiranto, Agum Gumelar dan Azwar F atas penyebaran berita hoaks dan pencemaran nama baik.

"Kita akan laporkan telah merusak citra dan nama baik Prabowo sebagai tokoh nasional dan capres 2024. Maka dia harus bertanggung jawab dan polisi untuk segera memeriksanya," ujar Pardong.

Sementara itu, Aktivis 1998 yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Petrus Haryanto menilai bahwa soal penculikan itu bukan fiksi, itu kejadian nyata yang terjadi menjelang kejatuhan pemerintahan Soeharto.

"Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira, akhirnya membuat Prabowo Subianto dengan pangkat Letjen saat itu diberhentikan dari dinas militer,” katanya.

Diakui Petrus juga bahwa Komnas HAM juga sudah merampungkan sejak lama proses penyelidikannya, dengan menyimpulkan peristiwa penculikan adalah pelanggaran HAM.

"Menjadi kesalahan para presiden, termasuk Jokowi Rekomendasi DPR RI tidak dijalankan, sehingga persoalannya berlarut-larut," ujarnya.

Seperti diketahui pernyataan lama Wiranto pada Kamis (19/6/2023) menyebut bahwa Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto berinisiatif melakukan penculikan aktivis pada 1998.

Jendral (Purn) Wiranto menjelaskan bahwa dirinya pada waktu itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Subagyo HS untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis 1998.

"Selaku Panglima ABRI saat itu atas kasus itu saya kemudian melakukan pengusutan dan penghukuman kepada para pelaku penculikan,” katanya.

“Letjen Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), oleh DKP yang saya bentuk, telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan," kata Jenderal Wiranto, Kamis (19/6/2023).

Sementara itu, Agum Gumelar menyebutkan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena hal itulah DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Agum Gumelar mengklaim tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus. 

Mantan Danjen Kopassus itu mengaku tahu setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar. [Democrazy/PojokSatu]