DEMOCRAZY.ID - Nama Ade Armando belakangan ini viral dan menjadi bahan perbincangan karena diduga sudah mencederai hati rakyat Yogyakarta.
Dalam sebuah kontennya Ade Armando menyebut jika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang berlangsung politik dinasti.
Alasan inilah yang membuat rakyat Jogja belum lama ini akan menggelar aksi untuk mendemo politisi PSI tersebut.
Dihimpun dari Twitter @teguhsd pada Senin, 4 Desember 2023, inilah cuitan yang akan menangkap Ade.
“Ade Armando kami kejar anda sampai lubang semut, kami tidak takut !!!,” tulisnya sebagai caption.
Dalam postingan ini terpampang jelas poster yang berisi aksi untuk menangkap politisi PSI tersebut.
Dituliskan jika aksi ini digelar pada Senin, 4 Desember 2023, pukul 12.00 dengan titik kumpul di Parkiran Andong Pasar Bringharjo, Jl. Sriwedani Yogyakarta.
Aksi tersebut bertujuan untuk mengepung Kantor DPW PSI DIY yang terletak di Jl. Miliran Gg Tj I/214 Muja-Muju Umbulharjo.
Adapun aksi itu memaki dresscode nuansa adat Jogja yang mana diprakarsai oleh Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN).
Sementara itu, perkataan Ade Armando yang dinilai menjadi awal masalah ini ada dalam sebuah video yang diunggahnya di Twitter @adearmando61.
“Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti,” katanya.
Lebih lanjut Ade menyebut jika ada video ketika Ketua BEM UI dan UGM memakai kaos yang bertuliskan Republik Rasa Kerajaan.
“Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” tambahnya.
“Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta,” sambungnya.
Ade Armando kami kejar anda sampai lubang semut,
— Mas Teguh Bantul (@teguhsd) December 3, 2023
kami tidak takut !!! pic.twitter.com/XyI8CKKHPg
Menurut Ade, gubernur DIY tidak dipilih melalui pemilu melainkan ditunjuk berdasarkan garis keturunan.
Lanjutnya jika penetapan kepala daerah tersebut ditetapkan UU Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012.
“Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo,” tandasnya. [Democrazy/Kilat]