DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengungkapkan warga Pulau Rempang masih terus konsisten menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Mereka juga membantah klaim pemerintah pusat bahwa 70 persen warga sudah bersedia untuk direlokasi.
Perwakilan tim solidaritas, Ahmad Fauzi, mempertanyakan klaim Menteri Investasi Bahlil Lahdalia yang sering menyebutkan 70 persen warga Rempang sudah bersedia direlokasi. Fauzi meminta jika data itu betul adanya silakan tunjukan ke publik.
"Menteri Bahlil selalu bilang 70 persen warga setuju direlokasi, kalau betul tunjukan data itu," kata Fauzi, Selasa, 31 Oktober 2023.
Tim solidaritas ini terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nasional, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Peradi Kota Batam dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Bahlil disebut melakukan pembohongan publik
Fauzi menilai Bahlil Lahadalia melakukan pembohongan publik. Dia mencontohkan saat Bahlil datang ke Tanjung Banun pada tanggal 6 Oktober 2023. Saat itu, menurut dia, Bahlil disana menyatakan 70 persen warga telah bersedia direlokasi.
"Apa yang terjadi? Masyarakat Pasir Panjang protes, (Menteri Bahlil) diusir sama warga, karena dia memberikan data bohong," ujarnya.
Contoh lain, kata Fauzi, hanya kurang dari 30 dari 139 kepala keluarga di Kampung Pasir Panjang yang bersedia direlokasi.
"Sampai sekarang masyarakat, (termasuk) 23 kampung lainnya di Rempang Galang bersama-sama menolak relokasi," ujarnya.
Penggurus YLBHI Nasional itu juga mengungkapkan bahwa warga yang setuju untuk direlokasi adalah mereka yang berprofesi sebagai pengawai negeri sipil, pegawai Badan Pengelolaan (BP) Batam dan lainnya.
"Tetapi masyarakat kampung yang punya lahan disana menolak direlokasi," kata Fauzi.
Intimidasi terhadap warga Rempang masih terus terjadi
Meskipun kondisi Pulau Rempang disebut sudah kondusif, Fauzi menyatakan warga masih terus mendapatkan intimidasi.
"Intimidasi yang terbaru, warga resah karena polisi mendampingi pengukuran lahan dengan cara bawa parang, kejadian itu sudah berkali-klai, tetapi karena masyarakat sudah paham dan sadar, mereka langsung mengusir kedatangan pengukur lahan itu," ujarnya.
Tuntutan untuk membatalkan proyek Rempang Eco-City
Di kesempatan yang sama Direktur Walhi Riau Boy Even Sembiring menegaskan, sampai saat ini kondisi warga di Rempang sudah mulai ceria dan aktivitas berjalan normal. Dia pun menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan PSN Rempang Eco-City.
"Jadi kalau pemerintah bilang ingin menormalkan ekonomi (masyarakat Rempang), inilah saatnya, dengan diikuti kebijakan batalkan itu proyek (Rempang Eco-city)," kata Boy.
BP Batam pada Selasa kemarin mengklaim setidaknya sudah 67 Kepala Keluarga (KK) di Pulau Rempang sudah bergeser ke hunian sementara. Jumlah ini bertambah menyusul pergeseran dua KK asal Desa Pasir Merah pada Senin, 30 Oktober 2023. [Democrazy/Tempo]
