Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa: Kekuasaan Dipakai untuk Rakyat, Bukan Keluarga!

DEMOCRAZY.ID - Penolakan politik dinasti terus disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus. Salah satunya BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Wakil Ketua BEM Unesa, Hafizh Mohammad Ismi Prakoso mengatakan, indikasi politik dinasti terasa saat Presiden Joko Widodo membiarkan anaknya ikut Pilpres 2024. "Mestinya kekuasaan itu dipakai untuk memberikan kebermanfaatan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan keluarganya," kata Hafizh dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11). Hal senada juga disampaikan Ketua BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, Abdul Adim.  Pihaknya menolak keras intrik yang dilakukan oknum penguasa dengan cara mengakali konstitusi. "Ini bukan hanya persoalan politik dinasti semata, namun putusan MK 90 yang kemudian diputus MKMK ada pelanggaran etik sudah menciderai demokrasi," tutur Adim. Adapun kategori dinasti politik pernah diatur dalam UU 8/2015 tentang Pilkada.  Dalam Pasal 7 huruf r, disebutkan warga negara Indonesia