DEMOCRAZY.ID - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri deklarasi Pemilu damai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11/2023). Seusai kegiatan tersebut, Sultan menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan sanksi bagi kepala desa yang tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu sekaligus merupakan tindak lanjut dari deklarasi netralitas kepala desa yang dilakukan Pemerintah DIY beberapa waktu lalu. "Itu konsekuensi (tidak netral) akan kita pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi," ujar Sultan. Ia berharap deklarasi yang sudah dibuat dapat dilaksanakan oleh para kepala desa dengan konsisten. "Itu saja yang penting bisa melaksanakan dan konsisten memegang kesepakatan bersama," ucap dia. Meski demikian, Sultan enggan menanggapi saat disinggung mengenai adanya undangan bagi kepala desa ke Jakarta untuk mendukung salah satu pasangan capres dan caw
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri deklarasi Pemilu damai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11/2023). Seusai kegiatan tersebut, Sultan menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan sanksi bagi kepala desa yang tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu sekaligus merupakan tindak lanjut dari deklarasi netralitas kepala desa yang dilakukan Pemerintah DIY beberapa waktu lalu. "Itu konsekuensi (tidak netral) akan kita pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi," ujar Sultan. Ia berharap deklarasi yang sudah dibuat dapat dilaksanakan oleh para kepala desa dengan konsisten. "Itu saja yang penting bisa melaksanakan dan konsisten memegang kesepakatan bersama," ucap dia. Meski demikian, Sultan enggan menanggapi saat disinggung mengenai adanya undangan bagi kepala desa ke Jakarta untuk mendukung salah satu pasangan capres dan caw