[SPOTLIGHT] Prabowo-Gibran Lanjutkan Proyek Kontroversi Jokowi

SPOTLIGHT

Prabowo-Gibran Lanjutkan Proyek Kontroversi Jokowi

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berseberangan dengan Jokowi terkait food estate. Yang sejalan hanya Prabowo, yang berpasangan dengan anak Jokowi, Gibran.

Dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berkomitmen melanjutkan proyek food estate. Proyek ambisius Presiden Jokowi ini menjadi program andalan dalam visi misi anaknya sendiri, yang berpasangan dengan Prabowo, pada Pilpres 2024. Mereka mengumbar janji menyempurnakan program pangan nasional itu dan memfokuskan produksinya untuk sejumlah komoditas utama. 

“Terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu,” begitu yang tertuang dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo-Gibran meyakini bahwa program food estate atau lumbung pangan nasional itu merupakan satu-satunya jalan agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Karena itu, meski belum menunjukkan keberhasilan, program sentra produksi pangan ini tetap harus dilanjutkan walaupun, kata Habiburokhman, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar agar proyek ini bisa berhasil.

“Kalau melihat praktik di negara-negara lain, prosesnya memang tidak ada yang hanya satu atau dua tahun berhasil,” tulis Habiburokhman melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan visi melanjutkan program food estate Jokowi ini sempat disampaikan Prabowo kepada semua ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Intinya, kata Kamhar, semua ketum partai sepakat untuk melanjutkan food estate dengan sejumlah catatan. Partai Demokrat meminta agar lebih selektif dalam memilih komoditas yang akan ditanam di food estate. Pemilihan komoditas yang tepat ini penting untuk meminimalkan potensi kegagalan pelaksanaan.

Selanjutnya, Partai Demokrat juga meminta Prabowo-Gibran melakukan uji kelayakan sebelum benar-benar melanjutkan proyek tersebut. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar proyek antikrisis pangan ini tidak sia-sia mengingat sampai sekarang belum ada satu pun lahan food estate yang menunjukkan keberhasilan. 

“Karena yang menjadi soal buat Partai Demokrat kan yang gagal atau yang bermasalah, ini yang harus dievaluasi,” terang Kamhar kepada reporter detikX pada Senin, 31 Oktober 2023.

Berbeda dengan Prabowo-Gibran, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sama sekali tidak memasukkan istilah food estate dalam visi-misinya. Sebab, pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan ini menganggap food estate adalah proyek gagal. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan, dalam mencapai kemandirian pangan, Anies-Imin (AMIN) bakal menggunakan konsep yang berbeda dengan yang sudah dikerjakan Jokowi.

Jazilul bilang kemandirian pangan yang ditargetkan AMIN bakal dicapai dengan memaksimalkan peran petani lokal. AMIN, kata Jazilul, akan menyediakan bibit dan pupuk murah serta membangun irigasi di lahan-lahan pertanian. AMIN juga bakal menyiapkan lahan milik negara untuk bisa digarap oleh petani-petani lokal. Peran badan usaha milik negara juga turut dimaksimalkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian hingga hilirisasi hasil panennya.

Jazilul mengatakan AMIN lebih memilih meninggalkan program food estate dan menggantinya dengan program baru ketimbang negara harus merugi lebih banyak lagi. “Food estate itu tidak ada yang berhasil. Kalau kita jalankan lagi, nanti gagal lagi. Berapa uang negara lagi yang harus keluar? Ruginya berlipat-lipat,” tutur Jazilul kepada reporter detikX pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Selain di AMIN, food estate juga nihil dalam visi-misi Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Capres-cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ini turut menawarkan konsep kedaulatan pangan yang berbeda dengan Jokowi. Ganjar-Mahfud bakal mengusung konsep Desa Mandiri Pangan untuk mencapai kedaulatan pangan. Sarana dan prasarana pertanian juga akan diperbanyak untuk memaksimalkan produktivitas hasil pertanian.

Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, meski konsep kedaulatan pangan ini berbeda dengan yang dicanangkan Jokowi, bukan berarti Ganjar-Mahfud akan serta-merta meninggalkan food estate. Said bilang Ganjar-Mahfud akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan food estate yang sudah berjalan sampai 2024. Dari situ, baru akan ditentukan apakah nantinya Ganjar-Mahfud akan melanjutkan atau tidak program tersebut.

“Kami membutuhkan evaluasi terlebih dahulu sehingga memiliki dasar yang kuat apakah program ini bisa berlanjut atau tidak untuk masuk sebagai bagian dari skema industri pangan nasional,” tulis Said melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Minggu, 29 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memandang tidak masuknya program food estate dalam visi-misi dua capres-cawapres menunjukkan adanya pesan tersirat yang ingin disampaikan Ganjar-Mahfud dan AMIN. AMIN, kata Ujang, seolah ingin mempertegas posisi mereka sebagai oposisi dan sosok perubahan. Sebab, sejak awal, Anies memang kerap dinarasikan sebagai antitesis Jokowi.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud seolah ingin menyatakan koalisi pendukung mereka kini sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Ujang menduga food estate tidak masuk dalam program prioritas Ganjar-Mahfud lantaran retaknya romantisme Jokowi dengan PDI Perjuangan. Keretakan itu muncul karena sikap Jokowi yang kini condong mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk menang pada Pemilu 2024.

“Mereka (Ganjar-Mahfud) awalnya kan ingin berkelanjutan. Tetapi, ketika Pak Jokowi-nya tidak lagi mendukung mereka, mereka pun tidak ingin lagi melanjutkan program-program Jokowi,” ungkap Ujang kepada reporter detikX.

Terlepas dari alasan politis itu, proyek food estate yang dicanangkan Jokowi memang boleh dikatakan gagal. Sampai hari ini, ribuan hektare lahan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara belum bisa menghasilkan apa-apa. Di Kalimantan Tengah, misalnya, 600 hektare tanaman singkong mangkrak dan 17 ribu hektare gagal panen. Kemudian di Sumatera Utara, 748 hektare lahan food estate telah ditinggalkan petani. Lalu ribuan hektare tanaman sorgum dan jagung di NTT juga gagal tumbuh.

Pada akhir 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang menyebabkan kegagalan dari program food estate. Pertama, perencanaan food estate tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, proses pelaksanaan food estate yang dikerjakan secara swakelola juga belum dijalankan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, penetapan lahannya masih jauh dari kata ideal.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengatakan hasil audit BPK ini mesti menjadi bahan koreksi bagi pasangan capres-cawapres yang akan melanjutkan program food estate. Pemilihan lahan dan penetapan komoditas tanam penting untuk menjadi pertimbangan untuk memastikan proyek food estate tidak mangkrak atau bahkan gagal seperti yang terjadi sekarang. Sebab, bagaimanapun, kata Khudori, lumbung pangan tetap diperlukan untuk mencapai target swasembada pangan dan pemerataan lahan pertanian.

“Karena selama ini pangan kita hanya terpusat di Pulau Jawa. Food estate penting untuk dilanjutkan, tapi dengan sejumlah catatan tadi,” pungkas Khudori.

Sumber: DetikX