DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan soal syarat minimal usia capres-cawapres. Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi," kata Ketua MKMK Jimly Ashhiddiqie dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11) malam.
Jimly selanjutnya merinci sederet pelanggaran yang dilakukan adik ipar Presiden Joko Widodo itu.
Pertama, Anwar yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.
Kedua, Anwar terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan atau judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, penerapan angka 5.
Ketiga, Anwar terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3.
Keempat, ceramah Anwar mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, penerapan angka 4.
Kelima, Anwar dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, penerapan angka 9.
MKMK memutuskan sdr Anwar Usman (Hakim terlapor) terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik & menjatuhkan sangsi pemberhentian dari jabatan ketua MK, tok tok..
— 🄴🄺🄾 🅆🄸🄳🄾🄳🄾 (@ekowboy2) November 7, 2023
Silahkan rakyat menilai!! pic.twitter.com/oGIDlbMwhB
MKMK: Anwar Usman Tak Bisa Tangani Gugatan Usia Capres-Cawapres Besok
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman tak bisa ikut memeriksa perkara terkait gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
"Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).
MK akan menggelar sidang perdana pengujian materiel atas Putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batas usia capres cawapres pada Rabu (8/11) besok pukul 13.30 WIB.
Gugatan itu diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UNUSIA, Brahma Aryana dan teregister dengan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023. Brahma didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah.
Pasal yang dipermasalahkan Brahma adalah Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah ditambah normanya oleh MK lewat putusan perkara No 90/PUU-XXI/2023.
MK menambah ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi:
Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
MKMK telah menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman dan memberhentikannya sebagai ketua MK. MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk menyelenggarakan pemilihan dalam waktu 2x24 jam.
Selain itu, MKMK melarang Anwar Usman mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai ketua MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Berdasarkan peraturan MK Nomor 1 Pasal 41 Tahun 2023 tentang MKMK terdapat tiga jenis sanksi pelanggaran yang diberikan kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etik.
Sanksi berupa berupa pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran etik berat dan sanksi teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran etik ringan. [Democrazy/CNN]
