Rocky Gerung: Gibran Lolos Nyawapres Otoritarianisme Dinasti Jokowi Kian Merajalela!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik terkemuka, Rocky Gerung, mengeluarkan kritikan tajam terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. 

Dalam sebuah pernyataannya, Rocky menyatakan keraguan mengenai apakah keputusan MK adalah bentuk pesimisme atau justru mencerminkan perubahan yang mendalam dalam masyarakat.

Rocky Gerung menggambarkan situasi saat ini sebagai suatu perubahan besar dalam pandangan masyarakat terhadap politik dan hukum.

Ia berpendapat bahwa sekarang orang-orang lebih cenderung melihat kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang otomatis, tanpa terlalu banyak perdebatan atau pertimbangan. 

Hal ini, menurutnya, mengarah pada semakin rendahnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

"MK seharusnya adalah wadah untuk mendorong debat dan refleksi yang lebih dalam tentang hukum dan konstitusi," kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official

Namun, dia merasa bahwa MK lebih cenderung untuk mengikuti aliran dari pada untuk menentukan jalannya.

Ia membandingkan situasi ini dengan pendekatan yang diambil di beberapa negara Eropa, di mana pengadilan konstitusi lebih aktif dalam menguji undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks ini, Rocky Gerung mengajak masyarakat dan akademisi untuk lebih aktif dalam memeriksa dan memahami fondasi demokrasi Indonesia. 

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak dirancang untuk menjadi negara libertarian, dan ada prinsip keadilan sosial yang harus dipelihara.

Pengamat ini juga mempertanyakan apakah pemimpin saat ini memiliki hasrat untuk berdebat dan mempertimbangkan argumen yang berbeda. 

Ia menyatakan bahwa universitas, sebagai tempat di mana demokrasi seharusnya berkembang, perlu menjadi sumber ide dan diskusi yang lebih kritis.

Rocky Gerung berpendapat bahwa masyarakat perlu lebih terlibat dalam perdebatan intelektual dan perubahan yang diperlukan untuk menjaga fondasi demokrasi Indonesia.

Ia memanggil para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset yang mendalam tentang konstitusi dan hukum Indonesia, serta berkontribusi pada perdebatan akademis yang lebih luas tentang masa depan negara ini. [Democrazy/VIVA]