DEMOCRAZY.ID - PP Pemuda Muhammadiyah ikut menyoroti dokumen diduga bukti keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dokumen itu berjudul pakta integritas atas nama Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Dalam salah satu poin pada dokumen tersebut terdapat kesiapan Yan Piet memenangkan Ganjar di Pilpres. Kemudian diduga terdapat tanda tangan yang mengatasnamakan salah satu pejabat BIN setempat. “Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu,” kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 November 2023. Menurut Najih, jika benar terdapat keterlibatan BIN dalam pemilu praktis maka akan berakibat rusaknya demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik. Sementara itu, tugas utama BIN seharusnya di luar itu atau untuk perlindungan keamanan nasional secara keseluruhan. “Sebagai anak bangsa, saya mendorong Presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negar
PP Pemuda Muhammadiyah Beberkan Dugaan BIN Berupaya Menangkan Ganjar di Pilpres 2024
November 16, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - PP Pemuda Muhammadiyah ikut menyoroti dokumen diduga bukti keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dokumen itu berjudul pakta integritas atas nama Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Dalam salah satu poin pada dokumen tersebut terdapat kesiapan Yan Piet memenangkan Ganjar di Pilpres. Kemudian diduga terdapat tanda tangan yang mengatasnamakan salah satu pejabat BIN setempat. “Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu,” kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 November 2023. Menurut Najih, jika benar terdapat keterlibatan BIN dalam pemilu praktis maka akan berakibat rusaknya demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik. Sementara itu, tugas utama BIN seharusnya di luar itu atau untuk perlindungan keamanan nasional secara keseluruhan. “Sebagai anak bangsa, saya mendorong Presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negar