DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Dalam sebuah rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyoroti kebijakan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang secara misterius mengganti sejumlah kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjelang Pemilu 2024.
Wihadi mencurigai ada motif politik di balik pergantian ini.
"Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan, saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres," ujar Politikus Gerindra tersebut.
Wihadi, yang awalnya mengetahui pergantian di wilayah Jawa Timur, kini menemukan bahwa kebijakan ini melibatkan banyak daerah.
Ia mempertanyakan urgensi dan relevansi kebijakan tersebut, terutama mengingat Lapas merupakan wilayah khusus dengan potensi kecurangan saat pemilu.
Mengungkapkan potensi masalah, Wihadi menyoroti bahwa petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir Lapas.
Dengan adanya potensi monopoli suara, ia menekankan perlunya pengawasan optimal di Lapas selama pemungutan suara Pemilu 2024.
Wihadi juga mengusulkan pembentukan panitia khusus (Panja) untuk menjaga netralitas di Lapas. Namun, Menkumham Yasonna Laoly menilai curigaan dan usulan Wihadi tidak relevan.
Menkumham dari PDIP itu menegaskan bahwa setiap TPS khusus pada Pemilu 2024 akan memiliki saksi, termasuk yang berasal dari partai politik.
Kontroversi pun mewarnai kebijakan ini, dengan pihak berwenang dan anggota DPR memiliki pandangan yang berbeda terkait transparansi dan integritas pemilu di Lapas. [Democrazy/VIVA]
