Pernyataan Mahfud Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Merusak Demokrasi!

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut  tak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk mendukung capres Ganjar Pranowo akan membawa dampak pada rusaknya demokrasi di Pemilu 2024. Pasalnya, statement cawapres dari PDI Perjuangan (PDIP) itu bisa membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi netral. Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis'98, Sangap Surbakti, mengatakan, Mahfud MD sebagai pejabat negara seharusnya bisa mendorong Bawaslu untuk menginvestigasi kebenaran pakta integritas yang memerintahkan Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, bukan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Sebab, menurut Sangap, pelibatan Kepala Daerah sama dengan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan politik. Apalagi, sambung Sangap, Kepala Daerah membawahi banyak ASN di wilayah yang dipimpinnya. "Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam pemilu