Partai Penguasa di Israel Mau Gulingkan Netanyahu, Kenapa?

DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Israel kian terpecah seiring dengan perang di Gaza yang makin memanas. Nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mau digulingkan.

Para menteri Israel dan anggota parlemen dari partai berkuasa Likud sedang mendiskusikan rencana untuk menggulingkan Netanyahu.

Media Israel, Channel 13 News, melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup merekrut 61 anggota parlemen untuk memberikan mosi tidak percaya pada pemerintahan Netanyahu dan untuk membentuk pemerintahan baru tanpa mengadakan pemilu.

Channel 13, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (16/11/2023), menambahkan bahwa anggota parlemen Partai Likud khawatir jika Netanyahu tetap memimpin partai dan kemudian menyebabkan kekalahan dalam pemilu berikutnya, sebagian besar anggota parlemen tersebut tidak akan menjadi bagian dari sistem politik Israel.

Ia menambahkan bahwa setelah berakhirnya operasi darat militer di Gaza, yang sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai, para anggota parlemen akan melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan sidang parlemen untuk menggulingkan Netanyahu.

Untuk meredakan ketakutan oposisi, tokoh Likud yang diusulkan untuk memimpin pemerintahan setelah Netanyahu dilaporkan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.

Namun media tersebut melaporkan bahwa peluang keberhasilan rencana tersebut kecil karena hanya 10 anggota parlemen dari Partai Likud yang mendukung rencana tersebut. 

Adapun menurut hukum Israel, dibutuhkan setidaknya 15 anggota parlemen dari Partai Likud untuk melaksanakannya.

Pemerintahan Netanyahu dilantik pada 29 Desember 2022 setelah pemilu November yang memberikan mayoritas sederhana kepada blok sayap kanannya untuk membentuk pemerintahan baru.

Jajak pendapat Israel terbaru menunjukkan bahwa dukungan terhadap Netanyahu dan Partai Likud telah turun secara signifikan dan mendukung partai-partai oposisi menyusul serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan di tengah pembalasan Israel yang tiada henti dalam sebulan lebih sejak itu. [Democrazy/CNBC]