DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pakar sosiologi perkotaan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir mengkritisi cara pikir dari pemerintah soal pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
"Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota," katanya dalam Studium Generale IDN Future di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/11).
Sulfikar menyinggung soal pemerataan pertumbuhan di Amerika Serikat yang menurutnya tidak baik di kawasan sekitar ibu kota Negeri Paman Sam itu.
Semisal, pertumbuhan West Virginia, kawasan dekat dengan ibu kota AS, Washington DC yang tidak terlalu positif.
"Lihat ibu kota Amerika Serikat di Washington DC yang ada di pantai timur, justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya," ujar Sulfikar.
Dia menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN atas nama pemerataan itu sebagai proyek yang tidak berbasis teknokratik dan cacat perhitungan.
Selain itu, kata dia, alasan pemindahan ibu kota karena tidak terbendungnya beban sosial dan ekonomi Jakarta juga tidak relevan.
Menurut Sulfikar, DKI Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi.
"Artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta bisa memberi optimisme bahwa kota-kota Indonesia bisa dibenahi," katanya.
Sementara itu, pakar tata kota dari UGM Tri Mulyani Sunarharum mengatakan kota kolaborasi perlu diwujudkan di skala nasional, meski ada banyak tantangan dari sisi implementasi.
"Harus ada iklim kolaborasi yang memungkinkan adanya dialog dua arah, tidak didominasi keputusan top down, tetapi juga bottom up, dan cross sectoral," tutur Mulyani.
Di sisi lain, Direktur RUJAK Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyebutkan bahwa IKN tidak mencerminkan kebutuhan kota masa depan.
"IKN tidak mencerminkan kota masa depan, itu hanya kumpulan bangunan tanpa manusia, akan mengulang kesalahan lama pembangunan urban di Indonesia berdekade-dekade lamanya. IKN tidak bisa menjadi kota yang dapat dicontoh kota-kota lain di Indonesia," kata Elisa. [Democrazy/JPNN]
