DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Dalam sebuah kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengamat politik Rocky Gerung mengangkat isu terkait undangan makan siang di Istana kepada tiga calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden mendatang.
Dalam kanal tayang Youtubenya Rocky Gerung official menjelaskan bahwa.
"Mempertanyakan apakah undangan ini hanya sekadar basa-basi untuk menciptakan citra bahwa presiden tidak memihak, ataukah ada upaya lebih dalam untuk mengendalikan politik Indonesia pasca-pemerintahan Jokowi"
Salah satu poin yang ditekankan oleh Rocky Gerung adalah mengenai sumber dana kampanye Gibran, salah satu capres yang merupakan putra Jokowi.
Ia berpendapat bahwa jumlah besar poster kampanye Gibran yang telah beredar menunjukkan adanya dana kampanye yang signifikan.
Pertanyaannya adalah, dari mana sumber dana tersebut berasal, apakah dari koalisi partai yang mendukungnya?
Rocky Gerung juga mencurigai bahwa ada mekanisme yang tidak transparan dalam proses politik.
Ia berpendapat bahwa upaya Jokowi untuk terlihat akrab dan ramah dengan capres lain di meja makan dapat diartikan sebagai tindakan politik yang bertentangan dengan bahasa tubuhnya.
Orang mungkin akan melihatnya sebagai upaya untuk merencanakan sesuatu yang buruk.
Selain itu, Rocky Gerung menyebut bahwa undangan makan malam yang diberikan kepada relawan juga mengindikasikan bahwa Istana telah terkontaminasi dan tidak lagi sakral.
Ia meragukan kesucian Istana dalam konteks politik saat ini. Kritik Rocky Gerung juga melibatkan Mahkamah Konstitusi.
Ia mencurigai bahwa Presiden Jokowi mungkin akan menggunakan sidang etik Mahkamah Konstitusi sebagai alasan untuk mengundang tiga capres ke Istana.
Hal ini, menurutnya, adalah upaya untuk menjelaskan bahwa presiden masih bersikap netral terhadap pemilihan presiden, meskipun terdapat keraguan bahwa sidang tersebut bisa digunakan untuk merencanakan sesuatu di balik layar.
Rocky Gerung berpendapat bahwa Presiden Jokowi seharusnya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan politiknya yang telah mengganggu proses demokrasi.
Terbuka terhadap kesalahan adalah langkah yang lebih baik daripada terus bersembunyi di balik kesederhanaan.
Dalam kesimpulannya, Rocky Gerung mencatat bahwa keadaan politik saat ini sangat kompleks dan penuh dengan ketidakpercayaan publik, di karenakan sidang putusan MK terkait batasan usia cawapres.
Beberapa orang yang awalnya mendukung Jokowi kini mulai terbuka dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap tindakan-tindakan politiknya.
Ia menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menentukan arah politik Indonesia ke depan, dan keputusannya akan memengaruhi dinamika politik negara ini.
Akhirnya, Rocky Gerung merujuk pada upaya bersama beberapa tokoh politik seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersatu demi mendukung demokrasi dan keadilan.
Meskipun mereka memiliki perbedaan politik, mereka diharapkan bersatu untuk menyelamatkan demokrasi dan menjaga prinsip keadilan dalam politik Indonesia. [Democrazy/VIVA]
