DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Borok rezim Jokowi terus diungkap ke publik. Terbaru Amnesty membeberkan pemerintahan Jokowi mengontrol kekuasaanya menggunakan aparat hukum.
Akibatnya, kata Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, demokrasi Indonesia tentang kebebasan sedang mengalami resesi.
Karena itu, Amnesty meragukan pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil.
"Mungkin pemilu tahun depan menjadi pemilu pertama di era reformasi yang tidak jujur dan tidak adil," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik di Jakarta, Selasa 14 November 2023.
"Karena itu kita harus menghentikan kemungkinan itu terjadi," imbuhnya.
Usman Hamid mengutip temuan Freedom House yang menyebutkan skor kebebasan Indonesia mengalami penurunan sejak 2017 hingga 2023.
"Ini sudah kami ingatkan dari tahun pertama Jokowi berkuasa," tambah Usman.
Usman lantas menyoroti hukum represif yang terjadi di Indonesia.
Menurut dia, hal itu sebenarnya bukan karena kultur kekerasan atau aparat yang arogan.
Namun, aparat dipaksa harus melaksanakan agenda pembangunan atau mengamankan investasi.
"Tentara-polisi jadi instrumen pemerintah yang berkuasa,"
"Kembali menjadi instrumen pembangunan, bukan alat negara di sektor pertahanan," kata Usman.
Usman Hamid juga mengutip temuan Dosen University of Sydney Thomas Power yang menyebutkan menguatnya penyalahgunaan kekuatan hukum sebagai senjata untuk mengendalikan kekuasaan berbasis partai.
Usman memgutip tulisan Thomas Power, dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi banyak sekali yang menunjukkan aparat hukum sebagai senjata untuk mengendalikan parpol.
"Jadi, saya kira sekarang bukan hanya polisi dan jaksa yang sekarang digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan oposisi tetapi juga KPK," kata dia.
[THROWBACK] Jokowi Blak-blakan Data Intelijen Parpol Jadi Menu Sarapan
Ada pengakuan blak-blakan dari Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi ini bilang secara rutin mendapatkan laporan data intelijen terkait parpol.
Ucapan Jokowi menimbulkan berbagai reaksi menjelang Pemilu 2024 Ada yang khawatir. Ada juga yang menilai hal itu wajar-wajar saja. Selama data intelijen parpol itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.
"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," ucap Jokowi.
Indonesia, menurut Jokowi, harus menjadi negara maju, makmur, dan sejahtera. Kepemimpinan sangat menentukan.
Untuk bisa meraih cita-cita itu, presiden memiliki informasi dari intelijen negara untuk mengetahui seperti apa isi dari parpol-parpol di Indonesia.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana, saya tahu. Informasi yang saya terima dari intelijen, saya ada," kata Jokowi.
Bahkan Jokowi menyatakan semua asupan data intelijen parpol menjadi sarapan baginya. Tidak hanya terkait parpol dan politik, begitu juga dengan ekonomi dan sosial.
Seperti apa blak-blakan Jokowi mengenai data intelijen parpol? Bagaimana ragam tanggapan sejumlah pihak terutama parpol dengan pengakuan Jokowi tersebut? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
Infografis Jokowi Blak-blakan Data Intelijen Parpol Jadi Menu Sarapan
Sumber: Liputan6
