DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Cawapres Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami ancaman oleh perpecahan dan kemunduran.
Menurut Mahfud MD, agar bangsa ini selamat, tantangan yang ada harus dihadapi dengan gotong royong.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui orasi kebangsaan saat ia pulang ke kampung halamannya di Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023).
"Indonesia diancam oleh perpecahan dan kemunduran. Terutama oleh banyaknya praktik korupsi. Melihat ke arah manapun, udara, laut, hutan, rumah sakit, kesehatan, pendidikan, ada korupsi," ungkap Mahfud MD.
Sementara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa penegakan hukum di Indoneia masih lemah. Kata dia, harus ada langkah yang sistematis mencegah dan memberantas korupsi.
"Perang dan kondisi geopolitik global menjadi ancaman perekonomian. Belum lagi ancaman bencana alam. Bangsa Indonesia, orang Madura, punya tanggung jawab untuk menjemput sejarah menyelamatkan Indonesia," ucapnya.
Lantas dia mengingatkan, hancurnya bangsa dan negara yang kuat di masa lalu, karena hukum tidak ditegakkan.
"Kalau ada orang kuat salah, hukum tidak bisa ditegakkan. Kalau ada orang kecil yang salah, ditangkap, diadili di tengah jalan. Kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa, hukum harus ditegakkan dengan benar. 50 persen persoalan bangsa selesai. Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum," tegas Mahfud MD.
Oleh sebab itu, Mahfud MD mengajak warga Madura untuk ikut Pemilu dengan jujur, adil, dan tulus. Pilih orang yang paling bersih dan anti KKN.
"Saya tak ingin mengajak anda milih calon tertentu. Konsultasilah dengan para kiai, akademisi, baca informasi. Jangan apatis dan bilang calonnya jelek semua. Pilih yang paling baik. Jadilah calon yang baik. Jadilah pemilih yang bertanggung jawab," imbaunya.
Dia menjelaskan, pemilu adalah ajang mengganti pemerintah dengan konstitusional dan baik. Maka prosesnya juga harus baik. Mahfud MD juga mengingatkan aparat, TNI, Polri, ASN, harus netral.
"Eskalasi terjadinya pelanggaran akan semakin banyak. Rakyat sudah dewasa dan cerdas. Hati-hati. Rakyat sudah tahu dan memantau," pungkasnya. [Democrazy/TvOne]
